Hidayatullah.com–Komnas HAM melaporkan hasil investigasi terkait tragedi Kanjuruhan yang tewaskan ratusan orang. Dalam laporannya, Komnas HAM menyertakan sejumlah rekomendasi yang diberikan yang ditujukan kepada sejumlah institusi yang terkait dalam tragedi Kanjuruhan.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjabarkan rekomendasi pascatragedi Kanjuruhan. Rekomendasi itu ditujukan kepada Presiden, Polri, PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), perusahaan penyiar, dan Arema FC.
Untuk rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komnas HAM meminta agar ada evaluasi menyeluruh terhadap persepakbolaan di Indonesia. Selain itu, Jokowi diminta membentuk tim independen hingga menata PSSI.
“Kepada Presiden Republik Indonesia, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia,” ujar Anam di gedung Komnas HAM, dilansir oleh Detikcom, Rabu (2/11/2022).
Komnas HAM meminta Presiden membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion di Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kembali kejadian seperti di Kanjuruhan.
Baca Juga
“Membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepakbola di Indonesia sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh FIFA, AFC dan PSSI,” ujar Anam.
Anam juga meminta Presiden agar melakukan perbaikan tata kelola sepakbola di Indonesia. Presiden juga diminta bekerja sama dengan FIFA untuk memberikan sertifikasi kepada seluruh perangkat pertandingan.
“Meminta kepada presiden bekerja sama dengan FIFA memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan,” kata Anam.
Dirinya menegaskan, bila dalam 3 bulan tidak ada langkah yang diambil, maka Komnas HAM merekomendasikan pembekuan aktivitas sepakbola yang melibatkan PSSI. Hal itu perlu dilakukan agar kejadian seperti di Kanjuruhan tidak terulang.
“Komnas HAM RI (merekomendasikan) untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI,” sebut Anam.
Rekomendasi untuk PSSI
Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada PSSI. Pertama, PSSI diminta mengevaluasi seluruh aturan keselamatan pertandingan sepakbola yang ada. Selain itu, diminta agar PSSI lebih memprioritaskan keamanan dan keselamatan dalam pertandingan sepakbola.
“Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan keselamatan, kode disiplin, dan berbagai perjanjian kerja sama para pihak dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepakbola, termasuk di antaranya pelibatan aparat keamanan, jadi mengevaluasi semuanya,” ungkap Anam.
Komnas HAM juga meminta seluruh aktivitas kompetisi sepakbola di bawah naungan PSSI dibekukan. Hal itu perlu dilakukan sampai adanya standardisasi terhadap seluruh perangkat pertandingan.
“Sampai dilakukan standardisasi yang substantif terhadap seluruh match komisioner, seperti officer dan perangkat pertandingan lainnya sesuai aturan yang dikeluarkan FIFA, AFC, dan PSSI,” sebutnya.
PSSI juga diminta bekerja sama dengan pihak klub untuk membina suporter sepakbola. Diminta pula PSSI memberikan pemulihan kepada keluarga korban serta pihak yang terdampak tragedi Kanjuruhan.
“Bekerja sama dengan klub melakukan upaya pembinaan yang sungguh-sungguh kepada suporter sepakbola,” katanya.
PSSI diminta pula agar menyusun kategori pertandingan sepakbola dengan risiko tinggi secara jelas. Selain itu, aspek keamanan harus dikedepankan dalam setiap pertandingan sepakbola.
“Menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan dan keselamatan sebagai dasar utama serta ketersediaan infrastruktur, ” ungkap Anam.
Rekomendasi untuk PT LIB
Selanjutnya, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB). Perusahaan itu diminta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Sebagai perusahaan terbuka, menghormati prinsip dan standar ham sesuai dengan UN Guiding Principles Business Human Rights,” katanya.
Selain itu, PT LIB diminta mengedepankan faktor keamanan dalam pertandingan sepakbola dibandingkan keuntungan bisnis. Diminta pula agar PT LIB bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan dan melakukan pemulihan kepada para korban dan seluruh pihak yang terdampak.
“Bertanggung jawab secara organisasi dengan mematuhi segala proses hukum yang berjalan serta melakukan langkah-langkah pemulihan terhadap korban, keluarga korban dan seluruh pihak yang terdampak,” kata dia.
Rekomendasi untuk Polri
Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk kepolisian. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM.
“Meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dalam proses penegakan hukum dan memasikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas intervensi, transparan serta akuntabel,” kata dia.
Kapolri juga diminta untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat, termasuk dari pihak kepolisian. Khusus untuk aparat kepolisian, hukuman bukan hanya sekedar pelanggaran disiplin atau kode etik, namun juga hukuman secara pidana.
“Dan tidak hanya terhadap pelaku di lapangan saja, tapi juga semua pihak yang terlibat dalam kapasitas bertanggung jawab maupun mereka yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelangaran yang ada,” sebut dia.
Kapolri juga diminta untuk melakukan evaluasi secara total terhadap keterlibatan kepolisian dalam pengamanan sepakbola Indonesia. Direkomendasikan agar kepolisian menerapkan aturan FIFA dalam menjaga keamanan pertandingan sepakbola.
“Meminta kepada Kapolri, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepolisian, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan aparat kepolisian terhadap tata kelola sepakbola Indonesia,” sebutnya.
Rekomendasi untuk Penyiar
Komnas HAM juga meminta pihak penyiar pertandingan agar mengevaluasi jadwal pertandingan yang disusun bersama PT LIB. Pihak penyiar pertandingan sepakbola diminta juga untuk aktif berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mencegah tragedi Kanjuruhan tidak terulang.
“Mengevaluasi jadwal pertandingan yang telah disusun PT LIB dengan memperhatikan aspek keamanan keselamatan dan tidak didasarkan pada spec komersial belaka,” ujar dia.
Rekomendasi untuk Arema FC
Pihak klub sepakbola, dalam hal ini Arema FC, juga diminta tidak mencetak tiket pertandingan melebihi kapasitas stadion. Direkomendasikan juga agar klub sepakbola melalukan pembinaan terhadap suporter agar terciptanya pertandingan yang aman
“Memastikan aspek keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama dengan membiarkan pelaksanaan mencetak melebihi kapasitas apalagi pertandingan berisiko tinggi,” pungkasnya.*
