Hidayatullah.com– Pertemuan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Ahad (25/06/2017) lalu, mengundang berbagai tanggapan.
Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir menjelaskan, inti dari pertemuan itu, GNPF MUI meminta Presiden Jokowi mengutamakan dialog dalam proses menyelesaikan masalah.
“Kita ingin siratkan pesan, proses, selesaikan masalah harus dengan dialog lewat silaturahim buka hati dan diri untuk terima masukan,” ungkapnya dalam jumpa pers mengenai hasil pertemuan GNPF MUI dan Presiden Jokowi di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta, Selasa (27/06/2017).
Baca: Kepada Presiden Jokowi, GNPF: Selama ini Hukum Seakan Tajam atas Umat Islam
Selain itu, lanjut Sekjen MIUMI ini, GNPF MUI menginginkan agar Indonesia damai, bersatu, kuat, dan berdaulat.
“Dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara, tidak diperalat yang inginkan Indonesia pecah. Itu cita-cita kita bersama dan kembali ke NKRI sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa,” tegasnya.
Baca Juga
Terkait pertemuan itu, Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto untuk melakukan dialog lanjutan dengan GNPF MUI.
“Presiden tidak bicara teknis dan Presiden instruksikan Menko Polhukam, setelah ini ada komunikasi secara intens,” ujar Ustadz Bachtiar, sapaannya.
Baca: Pertemuan dengan Presiden Jokowi, GNPF Rembugkan Solusi soal “Kriminalisasi” Ulama
Pimpinan AQL ini lantas menyayangkan pemberitaan media massa yang dinilai terlalu mendramatisasi pertemuan tersebut.
Diketahui, media mewartakan bahwa Bachtiar memuji pemerintah dengan segala program dan kebijakannya. “Kami lepas dari puja puji, kita objektif menilai. Tapi, masa Presiden salah semua,” Bachtiar menekankan, demikian GNPF.*/ azh
