Hidayatullah.com– Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, KH Bachtiar Nasir, menampik kabar yang menyebut pihaknya meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Menurutnya yang tepat adalah GNPF MUI menggagas terjadinya dialog.
“Itu yang perlu kami garis bawahi,” ujarnya saat konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/06/2017).
UBN, panggilannya, mengungkapkan, GNPF ingin menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana.
Baca: GNPF Mengaku Objektif Menilai Pemerintah, Minta Presiden Jokowi Utamakan Dialog
Ia memaparkan, sejak Aksi 411 lalu, pihaknya sudah ingin bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan ulama dan umat Islam. Namun, kata dia, takdir Allah, GNPF belum dipertemukan dengan Presiden.
Termasuk saat Aksi 212, dimana Jokowi hanya menyampaikan salam di depan peserta aksi lalu kembali ke Istana tanpa adanya dialog dengan GNPF.
Baca: Tindakan Presiden Jokowi Tinggalkan Aksi Damai 411 karena Informasi Intelijen yang Menyesatkan
Akhirnya, terang UBN, upaya untuk berdialog ditempuh melalui Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto, yang kemudian sempat difasilitasi dan bertemu Menkopolhukam di rumah dinasnya. Saat itu Wiranto katanya berjanji akan menyampaikan aspirasi GNPF ke Presiden.
“Jadi salah besar kalau dibilang pertemuan kemarin mendadak. Ini perjalanan panjang sejak Aksi 411,” ungkap Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini.
Baca: ‘Bisikan’ Intelijen Partikelir Sesatkan Presiden Jokowi dalam Aksi Damai 411
Akhirnya, jelasnya, sehari sebelum pertemuan dengan Presiden Jokowi, pihaknya sudah duduk bersama Menkopolhukam dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian, esok harinya meminta izin untuk bertemu Presiden bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1438 H.
Suasana lebaran, terang UBN, dinilai cocok, karena semua sedang membuka hati. Dan juga tidak mudah mencari waktu bagi Presiden.
“Walaupun sebetulnya dialog ini kebutuhan kedua belah pihak,” tandasnya.*