Hidayatullah.com–Dinamika politik yang dalam beberapa tahun belakangan ramai dengan isu-isu sensitif, terutama yang menyangkut umat Islam, dinilai bukan menjadi permasalahan utama yang dikeluhkan masyarakat.
Berdasarkan survei yang dirilis Media Survei Nasional (Median) menyebutkan, 43,3 persen responden menyebut masalah himpitan ekonomi merupakan persoalan yang paling penting untuk diselesaikan oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun merinci diantaranya, tertinggi sebanyak 16,6 persen mengeluhkan ekonomi yang berat (kemiskinan), kemudian harga kebutuhan pokok dan listrik 16,0 persen, lowongan pekerjaan 9,8 persen, dan sebagainya.
Selain itu, sambungnya, responden juga ditanyakan terkait pemicu stres. Faktor tidak mempunyai uang disebutkan sebanyak 71,5 persen, mahalnya harga kebutuhan sehari-hari dan listrik 64,5 persen, persoalan pekerjaan 52,7 persen, dan seterusnya.
“Kesulitan keuangan dan tingginya biaya hidup disebutkan sebagai dua pemicu utama stres bagi masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Senin (02/10/2017).
Baca: Survei Median: Masyarakat Menginginkan Figur Selain Jokowi di 2019
Meskipun, terang Rico, dalam hal keberhasilan pemerintah sebanyak 25,6 persen responden menyebut pembanguna infrastruktur sebagai keberhasilan utama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat tahu bahwa pemerintahan Jokowi bekerja keras meningkatkan ekonomi melalui pembangunan infrastuktur yang masif. Hanya saja, dampak tersebut tidak dirasakan karena masyarakat justru malah merasa himpitan ekonomi yang kian berat.
“Artinya rakyat melihat ada pembangunan infrastruktur yang besar-besaran tapi daily life (kebutuhan sehari-hari) mereka tidak terpenuhi,” paparnya.
Baca: Pemerintahan Jokowi Diharapkan tidak Menjadi Titik Mundur Penegakan Hukum
Atas faktor itu, dikatakan Rico, elektabilitas Jokowi sebagai petahana hanya meraih 36,2 persen. Publik menilai performa Jokowi dalam menyelesaikan masalah ekonomi kurang begitu baik.
“Unggul tapi tidak dominan. Karena faktor-faktor tadi. Stress level meningkat, ekonomi sulit, penegakan hukum, dan isu-isu sensitif lainnya,” pungkasnya.*