Hidayatullah.com– Jagad media sosial dibuat heboh karena akun resmi terverifikasi milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) di Twitter terlihat mengunggah kicauan (twit) pornografi.
Tidak terkecuali, Pengamat Politik Internasional, Arya Sandhiyudha, menanggapi kejadian itu.
“Saya yakin itu blunder oknum atau ketidaksengajaan teknis. Kemlu RI sekarang di era Ibu Retno sangat baik kinerjanya, beliau over capacity dan tidak layak dihakimi hanya karena twit blunder oknum atau kesalahan teknis,” ujar Arya, Senin (04/12/2017) dalam pernyaatannya diterima hidayatullah.com.
Akan tetapi, menurut Arya, heboh kalangan warganet (netizen) akan dapat diredakan dengan twit-twit positif setelah kejadian itu.
“Bangsa kita pemaaf sekaligus juga semakin kritis, blunder ini bisa langsung termaafkan kalau setelah ini akun Kemlu RI keluarkan statement tegas putus hubungan diplomatik ke Vanuatu yang baru saja adakan KTT Kelompok Separatisme Papua. Dibuka Perdana Menterinya pula,” tegas Arya.
Baca Juga
Para anggota Kelompok Separatis Papua (KSP) melalui sayap lobi internasionalnya, yakni United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP baru saja mengadakan rangkaian pertemuan pada akhir November 2017 kemarin.
Bahkan, mereka memilih tempat pertemuan di Port Villa, ibukota negara Vanuatu. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini diadakan sekaligus mengevaluasi tiga tahun terbentuknya ULMWP.
Baca: Pengamat: KTT Separatis Papua di Vanuatu Mesti Diwaspadai
Di KTT itu, ungkapnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang membuka secara resmi KTT dengan menyatakan klaim peningkatan dukungan pada ULMWP menjadi tujuh anggota Koalisi Kepulauan Pasifik untuk Papua Barat (Pacific Island Coalition for West Papua/PICWP). KTT itu juga dihadiri Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), Manasseh Sogavare dan Sekjen ULMWP, Octavianus Mote.
“Akun Portal Kemlu RI kebetulan belum merespons insiden ini,” pungkas Arya, yang dimaksud adalah akun @Portal_Kemlu_RI.
Pelaksanaan KTT ULMWP di Vanuatu tidak boleh diabaikan dalam politik luar negeri RI.
“Ini bukan pertama atau kedua bagi Vanuatu. Negara ini berkali-kali melecehkan sikap kita terhadap isu Papua dan keutuhan NKRI. Indonesia musti bersikap sangat tegas, bahkan apabila pemutusan diplomatik menjadi pilihan Presiden RI itu hal yang sangat wajar,” katanya.
Pria yang juga merupakan WNI pertama peraih Doktor Bidang Hubungan Internasional dari kampus Turki itu mengatakan, ada tiga kesalahan fatal yang dilakukan Vanuatu.
“Vanuatu setidaknya telah menambah tabungan ketidaksopanan. Pertama, ini mereka ambil momen tiga tahun jelang 7 Desember 2014 ketika ULMWP membuka kantor ULMWP di sana (Vanuatu). Kedua, kini mereka diizinkan melaksanakan KTT di sana. Ketiga, acara tersebut dibuka oleh Perdana Menteri Charlot Salwai. Tiga hal yang menunjukkan mereka tidak punya keinginan menjadi negara sahabat,” terangnya.
Arya mengatakan, Vanuatu tidak layak membayangkan Papua itu bernasib seperti mereka.
“Kalau mereka Vanuatu ya memang mengalami penjajahan secara de facto, mereka hanya merasa merdeka dalam negara homogen Melanesia, namun sejatinya mereka sangat bergantung bantuan asing, tidak ada pemilik tanah adat dan warga asli yang dapat dinikmati.
Itu sangat berbeda dengan Papua apalagi setelah Reformasi hingga kini sudah banyak hal progresif di tanah Papua. Jangan dia yang bercermin lalu membayangkan orang lain berwajah sama,” menurutnya.
“Ini lebih penting digulirkan akun portal Kemlu RI daripada pusing klarifikasi kesalahan teknis,” ringkasnya.
Diketahui, baru-baru ini akun Twitter Kemlu RI tersebut mengunggah klip pornografi.
Pantauan hidayatullah.com hingga Senin ini, kejadian itu mengundang kecaman dan berbagai sikap lain oleh warganet. Sejauh ini unggahan tak pantas itu telah dihapus.
Kemlu RI melalui akun tersebut telah menyampaikan klarifikasinya.
“#SahabatKemlu terkait adanya post yang tidak relevan di akun Twitter Kemlu. Dapat kami informasikan bahwa itu adalah spam dari pihak yg tidak bertanggung jawab. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yg ditimbulkan,” kicau akun tersebut tertanggal 3 Desember 2017.
“Harus ada yang bertanggung jawab,” kicau warganet Taufiq K @Taufiq_K mengomentari klarifikasi tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
