Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo yang juga capres petahana tidak mempermasalahkan kader partai politik diangkat menempati jabatan termasuk sebagai penegak hukum.
Menurut anggapan Jokowi, persoalannya bukan kader parpol atau bukan, melainkan kepemimpinannya.
Anggapan Jokowi itu disampaikan dalam debat Pilpres 2019 gelaran KPU di Hotel Bidakara, Jakarta, semalam, Kamis, setelah kebijakan Jokowi mengangkat kader parpol sebagai pejabat dipertanyakan oleh capres Prabowo Subianto.
Bagaimana tanggapan Pak Jokowi kalau jabatan penting diserahkan kepada kader yang aktif dari partai politik? Demikian tanya Prabowo saat itu.
Baca: Fahri Hamzah Kritis Keras KPU soal Debat Pilpres Perdana
“Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin sangat baik dan legendaris. Pak Baharuddin Lopa dari PPP memimpin kejaksaan dengan baik, kenapa harus dibedakan,” jawab Jokowi dalam debat yang disiarkan langsung sejumlah TV swasta nasional itu.
Baca Juga
Terkait debat itu, Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, memuji performa pada debat pertama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.
Ia menganggap Prabowo unggul 3-0.
“Alhamdulillah debat pertama sudah kita lewati dan kita sudah cukup puas dengan hasilnya. penilaian saya Prabowo-Sandi sementara unggul dengan skor 3-0,” kata Mardani, dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Jumat (18/01/2019).
Politisi PKS ini mengangap Prabowo-Sandi memiliki gagasan yang lebih kongkret menyelesaikan isu Hukum, HAM, dan terorisme.
“Pak Prabowo dan Bang Sandi menjanjikan akan menjadikan hukum sebagai panglima dan harus berkeadilan, sedangkan jawaban pasangan nomor 01 yang menganggap institusi penegak hukum ditempati oleh kader partai politik tidak masalah padahal justru sangat mengkhawatirkan karena bisa terjadi intervensi politik dalam putusan hukum,” ujarnya.
Selain itu, menurut Mardani, 4 tahun lebih kepemimpinan Presiden Jokowi semangat pemberantasan korupsi belum terlihat jelas. Terbukti katanya masih banyak pejabat pusat yang tertangkap korupsi dan berbagai kepala daerah lebih miris lagi sampai ada korupsi dana bencana.
Dalam penegakan HAM juga, menurutnya masih lemah selama 4 tahun lebih ini. Kriminalisasi ulama, persekusi, misalnya, kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, TKI di luar yang masih terkena hukuman mati, dan sebaginya.
Terkait terorisme, menurut Mardani, petahana juga seharusnya menjelaskan harus ada visi penanganan terorisme di Indonesia. Terlebih dari sisi preventif, dengan meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan tindakan terorisme,” katanya.
Terakhir, menurut Legislator asal Dapil Jakarta Timur ini, menilai komitmen Nawacita selama 4 tahun lebih kepemimpinan Jokowi-JK, masih banyak PR dan belum ada terobosan di bidang hukum, HAM, dan Terorisme.
“Menurut saya setelah menonton debat kandidat ini, pasangan nomor urut 01 belum memiliki grand desain gambaran 5 tahun kedepannya,” pungkasnya.
Baca: Prabowo-Sandi Sindir Hukum Jangan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengklaim capres-cawapres jagoannya berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai imam yang baik dalam debat perdana semalam.
“Paslon kami saya rasa bisa menebarkan semangat optimisme yang selama ini beliau bersama cawapres kita (tunjukkan). Beliau pemimpin yang baik, imam yang baik, dan selalu memberikan solusi yang baik untuk rakyat kita,” kata Erick dalam jumpa pers usai debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/2019), kutip Cnnindonesia.com, Jumat (18/01/2019).*
