Hidayatullah.com– Legislator Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan pihak yang mengusulkan jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode berbahaya bagi reformasi Indonesia.
Ia menganggap ini mimpi buruk bangsa Indonesia yang ingin kembali ke masa Orde Baru.
“Saya heran masih ada pihak-pihak yang menginginkan penambahan masa jabatan Presiden. Saya pikir jelas usulan itu membahayakan bagi Reformasi yang sedang berjalan. Masa mau nostalgia otoritarianisme Orde Baru lagi?“ kata Mardani dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Lebih lanjut Mardani mengatakan, wacana ini digulirkan bukan sekali atau dua kali, tapi lebih dari itu.
“Dulu tahun 2010 sempat juga isu ini berkembang, sekarang setelah Presiden Jokowi terpilih kembali mulai kembali dikembangkan usulan serupa dan bahkan dipilih lagi oleh MPR. Jangan-jangan mau menciptakan ‘despotisme’ lagi,” ujarnya.
Baca Juga
Menurut Ketua DPP PKS ini, sebaiknya disudahi saja isu yang kontra produktif dengan proses demokratisasi di negeri ini.
“Indonesia sudah lebih baik alam demokrasinya dibandingkan era Orde Baru, yang baik itu lihat ke depan, belajar dari pengalaman masa lalu, ambil pelajaran yang baik dan hilangkan yang buruk,” kata Mardani.
Ia mengingatkan, agenda awal gerakan reformasi adalah membentuk ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diperkuat di perubahan pertama UU 1945 di Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
“Di titik ini Indonesia mulai berpijak dan berharap masa depan lebih cemerlang lagi, masa mau mundur?” ujarnya.
Selain itu, menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, yang membedakan dari sehatnya alam demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga.
“Seperti rumah saja, bila sirkulasi udaranya baik maka akan menghasilkan rumah yang sehat terhindar dari jamur, bakteri, dan kuman,” sebutnya mengilustrasikan.
Kalau dalil masa jabatan presiden 3 periode oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan memastikan kesinambungan pembangunan, ia menilai sebenarnya bisa masih banyak solusi lainnya.
“Kita bisa melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional saat ini, misalnya MPR menghidupkan GBHN lebih bagus. Bukan mengaktifkan kembali watak oligarki dalam sistem demokrasi kita saat ini,” pungkasnya.*
