Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Nasional

PB HMI Minta Sikap Tegas Indonesia Soal Penindasan Uighur

Muhammad Abdus Syakur
Terakhir diupdate: 19 Desember 2019 14:33 2:33 pm
Muhammad Abdus Syakur
Dipublikasikan 19 Desember 2019 14:28
Bagikan
Bagikan

Hidayatullah.com– Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menyayangkan sikap diam Pemerintah Indonesia terkait persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Sebagai negara mayoritas Muslim, menurut PB HMI seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terkait pelanggaran Ham tersebut.

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI Muslimin Abdarab mendesak Pemerintah untuk segera menyapaikan sikapnya atas pelanggaran HAM di Uighur.

“Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segara menyampaikan sikap yang tegas atas pelangaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China sebagaimana yang diamanantkan oleh UUD 1945 serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujar Muslimin Abdarab kepada hidayatullah.com di Jakarta, Kamis (19/12/2019) dalam pernyataan sikapnya.

Baca: KAMMI Desak Ketegasan Indonesia terhadap China soal Uighur

Selain itu, PB HMI meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk mengangkat pelanggaran HAM di Xinjiang pada forum-forum internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lain-lain.

Baca Juga

Lukmanul Hakim MUI wafat
KH Dr. Lukmanul Hakim, Pejuang Ekonomi Umat yang Berpulang
Layanan SIHALAL Bermasalah, ALPHI Minta Dikembalikan Ke Sistem Lama
LPPOM Bersama ALPHI Kupas Tuntas Tarif dan Waktu Proses Sertifikasi Halal
PAD Kota Depok Meningkat Tanpa Iklan Rokok
Pembukaan Silatnas 2023, Pj Gubernur Kaltim Puji Kiprah Dai – Daiyah Hidayatullah

PB HMI menilai, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia yang menjadi anggota DK PBB seharusnya mengangkat penindasan atas Muslim Uighur di DK PBB. Sayangnya, hal ini tidak dilakukan oleh Indonesia.

Oleh karena itu, PB HMI meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB membentuk tim pencari fakta independen untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM Muslim Uighur.

“PB HMI meminta Indonesia desak PBB bentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi pelanggaran HAM Uighur,” tandasnya.

Baca: Forum Ukhuwah Islamiyah MUI Ramai Bicarakan Uighur

Di samping itu, ia juga meminta kepada Ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan ke masyarakat Indonesia apa sebenarnya yang mereka temukan saat berkunjung ke Xinjiang pada Februari 2019 lalu.

“Hal ini dilakukan agar umat Islam Indonesia mendapatkan informasi yang akurat terkait permasalahan yang dialami oleh Muslim Uighur,” jelasnya.*

Redaktur: Muhammad Abdus Syakur
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:chinaElevan YusmantoHAMMuslim UighurMuslimin AbdarabPB HMIuighur
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya Menko Polhukam Mahfud terkait Uighur: Kita Pakai Diplomasi Lunak
Tulisan selanjutnya Pertemuan Akbar Pemuda Muslim Dunia di Kuala Lumpur

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

Obituari: Zeyd Baktir, Penggerak Sunyi di Jalan Dakwah

Berita
20 Juli 2026 12:51
Pos Indonesia Gagal Bayar Bagi Hasil Sukuk Rp24 Miliar
MPR Singgung LGBT di Muswil BKPRMI DKI Jakarta, Ajak Pemuda Masjid Selamatkan Generasi Muda
Sumber Militer Suriah Bantah Iran Membom Pangkalan Al-Tanf
MUI: Fatwa Hukuman Mati bagi Koruptor Sudah Ada Sejak 2005, Tinggal Menjadi Hukum Positif

Terbaru

  • SPI Himpun Lembaga Dakwah Perkuat Bela Palestina
  • Belgia Resmi Larang Impor Barang dari Permukiman Ilegal ‘Israel’
  • Obituari: Zeyd Baktir, Penggerak Sunyi di Jalan Dakwah
  • Masjid Jadi Sasaran, Pemukim ‘Israel’ Lanjutkan Aksi Pembakaran di Tepi Barat
  • Fasilitas Kesehatan Belum Pulih, Cacar Air Mewabah di Gaza
  • Uni Eropa Larang Impor Emas Sudan untuk Memutus Pendanaan Perang
  • Negeri Kincir Angin Resmi Berstatus Kekurangan Air
  • Bertubi-tubi Diserang Amerika, Iran Minta Rakyatnya Hemat Listrik
  • China Bantah Tuduhan Trump Beijing Mengusik Proses Pemilu Amerika Serikat
  • Serangan Iran Merusak Pembangkit Listrik dan Fasilitas Desalinasi Air Kuwait

Mungkin Anda Juga Suka

BeritaBerita dari AndaNasional

Workshop Tenun dan Tudung Manto untuk Santri dan Masyarakat Lingga

6 November 2023 08:51
BeritaLensaNasional

Investasi LM Antam untuk Pendidikan Anak

13 September 2023 11:00
BeritaLensaNasional

[Foto] Belajar Gosok Gigi yang Benar

29 Juli 2023 07:00
BeritaNasional

Dukung Kegiatan PFI, Eri Cahyadi Tawarkan untuk Pameran Foto Berikutnya

14 Mei 2023 07:35
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?