Hidayatullah.com–Pemerintah Zionis Israel memutuskan untuk memulai pembangunan tambahan 1600 apartemen untuk pemukim Yahudi di al Quds Timur yang diduduki, dan akan menyetujui tambahan 2.700 unit lagi dalam beberapa hari mendatang.
Harian Zionis, Haaretz, melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri Israel, Eli Yishai, memberikan otorisasi terakhirnya untuk rencana tersebut.
Haaretz menambahkan, sebagaimana dimuat laman Muslim News, Jumat (12/8), kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengetahui atas rencana membangun unit-unit tambahan di permukiman ilegal Ramat Shlomo di al Quds (Yerusalem) Timur yang dijajah.
Israel bersikeras “memiliki hak” untuk membangun di dalam dan sekitar al Quds Timur yang dijajah, meskipun fakta mengatakan bahwa pemukiman tersebut adalah ilegal dan melanggar hukum internasional.
Israel menyebarkan pemukiman-pemukiman itu di penjuru kota atau bahkan di kawasan tetangga, meskipun berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat menyebutkan, “kekuatan penjajah tidak dapat memindahkan semua atau sebagian penduduknya ke daerah yang dijajah”.
Amerika Serikat sedang mencoba untuk membujuk Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, membatalkan rencana berangkat ke PBB pada bulan September untuk mencari pengakuan internasional atas negara Palestina.
AS percaya bahwa kesepakatan damai yang akan mengakhiri konflik Palestina-Israel adalah lebih memungkinkan, dan tidak mengesampingkan menggunakan hak veto terhadap rencana Palestina di PBB.
Palestina memutuskan untuk berangkat ke PBB di saat Israel terus melangsungkan ekspansi dan melakukan pembangunan khusus Yahudi di wilayah ilegal, serta terus-menerus melakukan pelanggaran dan invasi.
Tahun lalu Wakil Presiden AS, Joe Biden, mengunjungi kawasan itu, dan pemerintah Israel mengumumkan bahwa Departemen Dalam Negeri menyetujui pembangunan 1.600 unit untuk pemukim Yahudi. AS keberatan dengan rencana itu, tetapi, seperti dalam semua persoalan serupa, AS tidak pernah bertindak untuk membatalkan rencana itu.*
