Hidayatullah.com–Kondisi konflik di Palestina masih dianggap sebagai hambatan dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi III (Kesehatan) Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Emil Agustiono, Rabu (17/3) di kantornya.
Emil mengatakan, Kemenko Kesra sampai saat ini masih melakukan koordinasi pembangunan RS Gaza. Kemenko Kesra, ujar Emil, bertugas melakukan koordinasi pembangunan RS itu di dalam negeri. Sedangkan, untuk hubungan dengan pihak Pemerintah Mesir sebagai negara tetangga Palestina, berada di tangan Kemenlu. “Untuk masuk ke Palestina itu sulit,” tuturnya.
Menurut Emil, dengan kondisi konflik yang masih berkelanjutan, Pemerintah Mesir tidak akan mau untuk membuka perbatasannya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah mempunyai kesulitan lain untuk dana pembangunan RS itu.
Sebelumya, pada akhir 2009, Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari menyatakan akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan RS itu. Namun, ujar Emil, dana tersebut saat ini tidak bisa dikucurkan. “Dana itu sudah hangus.”
Sebelumnya, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) MER-C, Sarbini Abdul Murad mengatakan nota kesepahaman pembangunan RS Gaza telah diajukan kepada Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Dia menyatakan, pembangunan RS Indonesia di Jalur Gaza adalah wujud diplomasi kesehatan.
Baca Juga
Rencananya, RS Indonesia di Jalur Gaza akan dibangun di Bayt Lahiya, Gaza Utara seluas 1,4 hektare, yang merupakan wakaf dari Pemerintah Palestina di Gaza. RS ini akan berupa pusat trauma dan rehabilitasi dengan bentuk bangunan segi delapan. [ant/hidayatullah.com]
