Hidayatullah.com– Harakah Al-Muqawwamah Al-lslamiyah (Gerakan Perlawanan Islam/Hamas) menolak Duta Besar AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt untuk menerima persyaratan Keamanan Quartet Internasional di wilayah tersebut, dimana mendesak milisi pejuang ini harus meletakkan senjata, kutip kantor berita China Xinhua.
“Gerakan Hamas telah menyatakan penolakannya terhadap ancaman dan bias Amerika yang memenuhi kepentingan Israel, yang sebelumnya diklarifikasi GreenBattatt,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan resmi.
Media penjajah yang sebelumnya melaporkan Greenblatt telah menyatakan bahwa agar AS dapat menyetujui pemerintah persatuan Palestina, gerakan Hamas harus mengakui Israel dan melucuti senjatanya.
“Ini adalah gangguan terang-terangan terhadap urusan Palestina dan ditujukan untuk menghentikan proses perdamaian,” menambahkan “Hamas mengulangi bahwa mereka akan melaksanakan semua langkah menuju perdamaian,” kata Hamas.
Baca: Hamas: Siapapun Berhak Persenjatai Diri Melawan Penjajahan
Kuartet Internasional, terdiri dari AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa dan Rusia, telah meminta Hamas pada tahun 2006 untuk mengakui Penjajah Israel, yang mengecam terorisme dan mengakui kesepakatan damai dengan Israel.
Baca Juga
Namun Hamas, yang meraih hati warga Palestina dan memenangkan Pemilu mayoritas pada tahun 2006, menolak persyaratan yang diberlakukan pihak kuartet.
Hamas bahkan pernah menanggapi pernyataan Donald Trump yang menyebut gerakan ini sebagai ‘teroris’ sama saja dengan mencap warga Palestina sebagai teroris. Hamas menegaskan, keberadaan gerakan mereka tidak bisa dipisahkan dari keberadaan warga Palestina.
Pekan lalu, pemimpin Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah menandatangani kesepakatan damai di Kairo yang disponsori oleh Mesir, dimana Hamas setuju menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada pemerintah bersatu dibawah pimpinan Mahmud Abbas yang selama ini dikenalikan AS dan Israel.
Bassim Na’eem, pemimpin senior Hamas di Gaza, sebelumnya mengatakan bahwa pernyataan Greenblatt adalah “gangguan terang-terangan dalam urusan Palestina”.
Sebelumnya, Asisten Senior Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintah Palestina bersatu harus mengakui Panjajah Israel dan membubarkan Hamas dalam pernyataan pertama Washington menanggapi kesepakatan rujuk antara Hamas dan Fatah pekan lalu.
Pernyataan tersebut, bagaimanapun, ditolak oleh pejabat senior Hamas, Bassem Naim sebagai ‘intervensi langsung’ dalam urusan Palestina, tanpa menentukan apakah kelompok tersebut berencana untuk menyetujui klaim tersebut.
Baca: Ismail Haniyah Umumkan Prioritas Hamas pada Fase Perjuangan Berikutnya
Perwakilan khusus Trump untuk pembicaraan internasional, Jason Greenblatt – yang berulang kali mengunjungi wilayah tersebut untuk menemukan cara untuk memulai kembali perundingan damai – telah memasukkan beberapa persyaratan dalam kesepakatan tersebut.
“Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melucuti kita. Sebaliknya, kita akan terus melindungi rakyat kita,” ujar Kepala Biro Politik Gerakan Hamas di Jalur Gaza.
“Sebenarnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk memaksa kita mengenali kolonialisme ini,” tambah Yahya Sinwar.
Sebagaimana diketahui, Penjajah Israel telah memberlakukan blockade di Jalur Gaza hampir 11 tahun dan kuartet ikut menyetujui embargo terhadap gerakan Hamas dan rakyat Gaza.
Penjajah Israel adalah salah satu yang tidak suka berita rujuknya Hamas dan Fatah yang sepakat membentuk pemerintah Palestina bersatu melalui perantara Mesir.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
