Hidayatullah.com–Para pemimpin regional dan Palestina dengan tajam mengecam janji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat yang terjajah jika dia memenangkan pemilihan umum awal pada minggu depan, kutip Al Jazeera.
Netanyahu, yang berjuang untuk kehidupan politiknya setelah pemungutan suara yang tidak meyakinkan pada bulan April, mengatakan pada hari Selasa Israel akan “segera menetapkan kedaulatan Israel atas Lembah Yordania dan Laut Mati utara ” jika ia berhasil mengamankan masa jabatan kelima dalam jajak pendapat pada 17 September.
Lembah Yordan dan Laut Mati utara merupakan 30 persen dari Tepi Barat. Mereka terbentang di Area C, yang berarti mereka sebagian besar berada di bawah kendali militer dan sipil ‘Israel’.
Sekitar 65.000 warga Palestina dan 11.000 warga ‘Israel’ yang tinggal di permukiman ilegal tinggal di daerah itu, menurut kelompok HAM Israel B’Tselem. Kota utama Palestina adalah Jericho, dengan sekitar 28 desa dan komunitas Badui yang lebih kecil.
Baca: Netanyahu Berjanji akan Caplok Semua wilayah Tepi Barat
Setelah pengumuman Netanyahu, pertemuan para menteri luar negeri Arab di Kairo menyebut janji kampanyenya sebagai “perkembangan berbahaya dan agresi Israel baru dengan menyatakan niat untuk melanggar hukum internasional.”
“Liga Arab menganggap pernyataan-pernyataan ini merusak peluang kemajuan dalam proses perdamaian dan akan menghancurkan semua fondasinya.”
Dalam serangkaian pernyataan terpisah, Qatar mengkritik “Israel terus menghina hukum internasional”; Turki mengecam janji pencaplokan itu sebagai “rasis”; Yordan menyebut rencana Netanyahu sebagai “eskalasi serius”; dan Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara itu, memperingatkan bahwa rencana Netanyahu akan “tidak memiliki efek hukum internasional”.
Reaksi rakyat Palestina
Selama pengumuman yang disiarkan televise itu, Netanyahu juga menegaskan kembali janji untuk mencaplok semua pemukiman ilegal Yahudi yang telah didirikan di Tepi Barat.
Sekitar 650.000 Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Hukum internasional menganggap baik Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebagai “wilayah yang diduduki (dijajah)” dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman di sana ilegal.
Palestina dengan cepat bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu dengan mengatakan bahwa dia menghancurkan harapan perdamaian.
Baca: Mengapa ‘Israel’ tidak Bisa Disebut sebagai Negara Demokratis?
Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina, memperingatkan bahwa semua perjanjian yang disepakati dengan Israel akan berakhir jika negara Zionis itu mencaplok sebagian Tepi Barat, menekankan bahwa janji kampanye Netanyahu itu bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional.
Hanan Ashrawi, seorang pejabat senior di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menulis di Twitter bahwa Netanyahu berusaha untuk memaksakan “Israel yang lebih besar di semua Palestina bersejarah dan [melaksanakan] agenda pembersihan etnis”.
“Pengumuman ini adalah deklarasi perang terhadap hak-hak rakyat Palestina serta dasar-dasar tatanan berdasarkan aturan internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan terpisah. */Nashirul Haq AR
