Hidayatullah.com–Delegasi pengusaha ‘Israel’ dari pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki mengunjungi Dubai untuk membina kemitraan bisnis, lapor The New Arab. Delegasi pemukim melakukan perjalanan ke Dubai beberapa hari yang lalu dan mengadakan serangkaian pertemuan bisnis dengan pengusaha Emirat, menurut Kanal 20 dan surat kabar ‘Israel’ Yediot Aharonot.
Delegasi yang terdiri dari manajer pabrik, perusahaan, dan pengusaha dari kawasan industri dewan pemukiman, mengadakan pertemuan dengan sekitar 20 pengusaha UEA. Termasuk para pemilik perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang pertanian, pestisida dan plastik, serta manajer besar, perusahaan investasi, lapor kanal Ibrani 20.
Kedua belah pihak membahas kerja sama bilateral, khususnya di bidang tanaman pertanian dan desalinasi air.
“Ada peluang bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang bisa dihasilkan dari normalisasi,” kata ketua delegasi, Yossi Dagan. “Ini adalah momen yang mengasyikkan bagi kita semua, saya tidak akan percaya bahwa saya akan menyaksikan hal ini dalam hidup saya,” tambahnya.
Pertemuan bisnis pemukim adalah yang pertama dari jenisnya sejak normalisasi. Produk ‘Israel’ telah memasuki rak Emirat sejak normalisasi, termasuk anggur dari Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Komunitas internasional, termasuk UEA, tidak mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh ‘Israel’ pada tahun 1981, seperti halnya komunitas internasional menolak untuk mengakui pendudukan ‘Israel’ di Tepi Barat tahun 1967.
Pekerjaan dan Negara Polisi
Pada bulan Agustus, Presiden AS Donald Trump mengumumkan UEA telah menjadi negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan pemerintah Zionis. Hal ini disusul dengan dengan negara Bahrain dan Sudan.
Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan para pemimpin Arab dan Muslim lainnya tentang normalisasi hubungan. Sementara UEA dan negara-negara Arab lainnya bergegas merangkul ‘Israel’, opini di antara populasi Arab tetap kuat menentang normalisasi.
Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) pada awal Oktober menunjukkan bahwa mayoritas 88 persen orang Arab menolak normalisasi dengan Zionis. ‘Israel’, yang selama beberapa dekade mengklaim sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah”, telah memasok teknologi spyware ke UEA.
Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan tentang pembatasan internet yang meningkat di UEA yang berkontribusi pada tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan aktivisme sipil online. Undang-undang anti-teror dan kejahatan dunia maya yang ambigu telah digunakan untuk menargetkan kritik terhadap rezim dan pembangkang. Situs web yang mengkritik catatan hak asasi manusia rezim telah diblokir di negara tersebut.*
