Hidayatullah.com—Ulama terkemuka India mengajukan petisi dan memohon pengadilan untuk intervensi secara mendesak penghancuran properti milik orang-orang Muslim yang membela diri di negara bagian yang diperintah oleh partai ekstremis sayap kanan BJP.
Jamiat Ulama-e-Hind (JUH), salah satu organisasi cendekiawan Islam terkemuka di India, mengajukan petisi di Mahkamah Agung mendesak lembaga hukum itu untuk mengeluarkan perintah kepada pemerintah federal dan negara bagian mengenai tindakan kekerasan yang mengorbankan properti milik Muslim.
“Jamiat Ulama-e-Hind telah mengajukan petisi di Mahkamah Agung terhadap politik bolduser berbahaya yang telah mulai menghancurkan minoritas, terutama Muslim dengan kedok pencegahan kejahatan di negara-negara yang diperintah BJP,” kata Maulana Syed Arshad Madani, Presiden Jamiat dalam sebuah pernyataan di akun twitternya @Arsyadmadani007.
Tindakan membolduzer rumah dan tokoh milik Muslim dinilai serupa dengan ‘Israel’ untuk menghancurkan rumah keluarga Palestina yang dicurigai atau dihukum karena ‘terorisme’. JUH menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan Gujarat – yang semuanya diperintah oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) – dalam petisinya.
Langkah JUH ini dilakukan setelah pemerintah negara bagian Madhya Pradesh telah terlibat melakukan penghancuran puluhan rumah dan toko milik Muslim di desa Khargone.
Baca Juga
Sebagaimana telah banyak diberitakan, pihak berwenang di dua negara bagian membuldoser puluhan rumah dan toko milik Muslim pekan lalu. Korban dituduh ikut terlibat dalam kekerasan yang diprovokasi oleh ekstremis Hindu selama acara satu festival keagamaan mereka.
Menurut perwakilan hukum dari Mahkamah Agung, pembongkaran yang dilakukan pada Ahad sebelumnya adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional. “Sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengizinkan pembongkaran semacam ini. Orang ini [terdakwa] adalah tersangka pada saat ini. Polisi atau administrasi berperilaku seperti hakim, juri dan eksekutor dan menghukum orang tersebut,” kata Pengacara Mahkamah Agung Vrinda Grover dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera.
“Bahkan jika dengan asumsi bahwa seseorang telah melakukan beberapa kejahatan kerusuhan atau kejahatan lainnya, kepala menteri atau salah satu dari orang-orang dari pemerintahan tidak berhak untuk menghukum,” kata Majeed Memon, mantan anggota parlemen dan pengacara kriminal terkemuka, pada Al Jazeera.
Dalam sebuah perayaan tahunan Hindu yang disebut festival Ram Navmi di negara bagian Madhya Pradesh, pria Hindu yang mengenakan jubah safron dan membawa tongkat, pedang dan pistol, berbaris melewati lingkungan yang dihuni mayoritas Muslim. Mereka meneriakkan slogan-slogan provokatif yang mengancam genosida terhadap komunitas Muslim.
Kelompok ini juga memutar musik keras di luar Masjid dan menyerang rumah dan toko milik umat Islam. Para ekstremis ini tidak lupa melempari batu yang mendorong warga Muslim membela diri dan melakukan perlawan, akibatnya, mereka dituduh melakukan kekerasan dan berdampak pada rumah dan tokoh mereka dihancurkan.
Di tengah banyak kontroversi di dalam negeri, perdana menteri Inggris Boris Johnson memicu “kemarahan” lain di seluruh India, termasuk Amnesty India. Hanya beberapa jam setelah mendarat di India, Boris Johnson telah masuk dalam putaran kontroversi menyudutkan Muslim.
Johnson terlihat mengangkat alis setelah melompat di atas ekskavator. Dia sempat melambaikan tangan kepada media di pabrik raksasa konstruksi Inggris, JCB, selama kunjungannya.
Sejak itu PM Inggris ini dijuluki “tuli nada” di tengah protes atas penghancuran besar-besaran rumah Muslim di negara bagian itu dengan cara menggunakan buldoser perusahaan, lapor India Today.
Johnson tiba di India pada hari Kamis, selang sehari hari setelah pejabat Delhi memerintahkan buldoser JCB menghancurkan properti yang sebagian besar dimiliki oleh penduduk Muslim. Aksi Jonson itu tak urung menghasilkan kemarahan publik, yang mengecam waktu kunjungan pabrik JCB yang tidak menguntungkan bagi Johnson.*
