AWAL Mei lalu, rakyat dihadiahi dengan kenaikan listrik, kado pahit berikutnya yang diterima adalah kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga pangan seringkali tidak terprediksi. Anehnya kenaikan bahan pangan ini terjadi, ketika pemerintah menyebutkan stok pangan aman. Bahkan beberapa komoditas pangan masih rutin diimpor pemerintah dengan tujuan menjaga stok. Lain kata pemerintah, lain pula kejadian di pasar.
Kenaikan harga terjadi silih berganti diantara berbagai produk pangan. Meskipun kebijakan Harga Eceran Terendah sudah diumumkan pemerintah, namun turunnya harga masih isapan jempol.Secara logika, ketika stok pangan dikatakan cukupharusnya harga-harga tidak naik. Namun kenapa yang terjadi sebaliknya?
Pangkal masalahnya adalah karena terjadinya liberalisasi penguasaan stok pangan. Saat ini Bulog bukan lagi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan satu-satunya lembaga yang menguasai stok pangan. Sejak liberalisasi disahkan di negeri ini, korporasi diberi ruang yang sangat luas untuk turut menguasai hajat publik termasuk menguasai cadangan pangan. Karena itu menanggapi naiknya harga pangan, pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartatimenyebutkan salah satunya disebabkanadanya pemegang stok pangan yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Leluasanya korporasi bergerak di bidang pangan menyebabkan mulai dariproduksi, distribusi hingga konsumsi sepenuhnya ditangan mereka, dan pemerintah hampir tak berperan. Padahal tidak dikuasainya stok pangan secara utuh oleh negara inilah, memunculkan banyaknya penimbunan hingga praktik kartel pangan.
Ralitae inipun makin terkonfirmasi dengan banyaknya ditemukan penimbunan-penimbunan pangan oleh Satgas Pangan Polri diberbagai daerah. Karena itu solusi mendasar untuk masalah pangan termasuk menstabilkan harga pangan adalah diambilnya kembali penguasaan pangan oleh pemerintah. Sebab hakikatnya pemerintah adalah pelayan dan pengurus rakyat bukan korporasi. Jika penguasaan produksi dan distribusi pangan masih diserahkan kepada korporasi, maka berbagai kebijakan stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah tidak akan banyak menyelesaikan masalah.*
Emilda Tanjung |Ibu RT, Bogor
