Oleh: Saad Hasan
Hidayatullah.com | JIKA Anda ingin melihat jangkauan pengaruh eksternal Saudi, berkendaralah menyusuri jalan M A Jinnah, yang membelah pusat perbelanjaan Karachi, kota terbesar Pakistan.
Kapanpun ketegangan sektarian antara Muslim Sunni dan Syiah meningkat, coretan grafiti muncul di tembok-tembok sekolah dan pusat perbelanjaan yang terletak di sepanjang jalanan sibuk itu.
Coretan caci maki terhadap para Saud, penguasa kerajaan, di suatu hari akan dihapus dan dicat kembali dengan kecaman terhadap pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada hari selanjutnya.
Para pembela Arab Saudi di jalanan Karachi berasal dari sekolah-sekolah agama, yang Riyadh telah danai selama bertahun-tahun.
Tetapi sejauh mana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Pakistan menjadi sorotan pada bulan ini dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara Arab yang kaya akan minyak itu dapat memelintir tangan-tangan negara sahabat.
Islamabad menghadapi rasa malu karena membatalkan partisipasi dalam pertemuan pemimpin Muslim di Malaysia. Konferensi Kuala Lumpur pada 18-21 Desember 2019 itu dipandang sebagai tantangan bagi Organisasi Kerjasama Islam yang berbasis di Jeddah.
Perdana Menteri Imran Khan, bersama rekan Malaysianya Mahathir Mohamad yang dengan antusias mempromosikan acara tersebut, mundur pada menit-menit terakhir tidak lama setelah dia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS).
“Kebijakan luar negeri anda tidak bisa independen ketika ketergantungan anda atas bantuan finansial dari satu pihak sangat banyak,” kata Dr Shaista Tabassum, pakar hubungan internasional di Karachi.
“Ekonomi Pakistan sedang dalam krisis serius sekarang. Ada sedikit yang dapat dilakukannya dalam situasi ini.”
Pemerintah Khan menerima bailout senilai $6 miliar dari Riyadh beberapa bulan setelah berkuasa pada tahun lalu.
Bagi Islamabad, konsekuensi mengecewakan Saudi bisa sangat parah.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pendukung utama inisiatif Kuala Lumpur, mengatakan Riyadh mengancam akan mendeportasi jutaan pekerja Pakistan untuk menghalangi Khan.
Ini bukan pertama kalinya para penguasa Saudi menggunakan petro dolar mereka untuk memaksa negara-negara lain mengikuti langkah mereka dalam urusan internasional.
Tabassum mengatakan dengan MBS di pucuk pimpinan, Arab Saudi secara agresif berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim Sunni.
Pilihan yang sulit
Setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) memberlakukan blokade diplomatik dan ekonomi terhadap bekas sekutu Teluk mereka, Qatar, mereka mengharapkan negara-negara Muslim lainnya mengikutinya.
Ketika Somalia pada awalnya menyatakan netralitasnya terhadap masalah itu, Arab Saudi dilaporkan menawarkan $80 juta. Ketika Mogadishu bersikeras dengan kebijakan luar negerinya, Riyadh secara sepihak mengakui paspor dari Somaliland, sebuah wilayah yang menginginkan kemerdekaan dari Somalia.
Lonjakan harga minyak antara 2004 dan 2014 meningkatkan kekuatan finansial Saudi, yang digunakannya untuk memajukan pengaruh globalnya. Ini terbukti dari $33 miliar yang digelontorkan Riyadh sebagai bantuan kemanusiaan di 78 negara dalam satu dekade terakhir.
Beberapa penerima bantuan terbesar ini – Niger dan Mauritania – dengan cepat memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar meskipun tidak memiliki perbedaan bilateral.
Di seberang Laut Merah di Sudan, Arab Saudi telah menghadapi kritik karena mendukung para jenderal militer yang dituduh memadamkan pemberontakan rakyat secara paksa pada tahun ini.
Para pemimpin senior militer Sudan menerima sambutan resmi yang hangat di Arab Saudi dan UAE ketika puluhan orang terbunuh di jalanan Darfur.
Kedua Arab yang bersekutu itu telah menjanjikan $3 miliar kepada militer Sudan, yang merupakan bagian dari koalisi pimpinan Saudi yang bertempur dalam perang di Yaman.
Seperti Pakistan, Jordania merupakan negara Muslim lain yang harus bertahan dengan tekanan Saudi ketika pihaknya berusaha mengejar kebijakan luar negeri yang independen.
Berjuang keras mengurus pengungsi Suriah, angka pengangguran yang tinggi dan defisit anggaran yang terus berulang, Amman telah menerima miliaran dolar bantuan dan kredit dari Riyadh.
Sekitar 650.000 ekspatriat Jordania bekerja di Arab Saudi dan mengirim pulang devisa penting dalam bentuk pengiriman uang.
Sejak kebangkitan MBS, uang Saudi telah datang dengan syarat.
Jordania mengatakan permasalahan ekonominya meningkat setelah kebijakannya menyimpang dari Saudi terkait masalah Ikhwanul Muslimin, Qatar dan negara Palestina.
Dalam beberapa kasus, para politisi harus disalahkan untuk peran berlebihan yang dimainkan para penguasa Saudi di negara mereka.
Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, sekarang sedang diselidiki dalam skandal jutaan dolar, yang telah bekerja untuk memperkuat hubungan dengan Arab Saudi. Ketika dia ditanyai tentang sumber dana $700 juta yang secara misterius mendarat di rekeningnya, dia bersikeras itu adalah donasi dari Arab Saudi.
“Mengapa Najib merangkul Arab Saudi? Hanya karena doktrin Saudi memungkinkan dia untuk tetap berkuasa meskipun dia korup. Doktrin semacam ini hanya melegitimasi para pemimpin lalim untuk mengendalikan warga Muslim,” kata Ahmad Farouk Musa, yang memimpin lembaga riset Islamic Renaissance Front yang berbasis di Kuala Lumpur.*
Artikel dimuat di TRT World, Selasa (24/10/2019)
