Hidayatullah.com–Militer Myanmar mengungkapkan dalam sebuah laporan terbaru yang menampik semua tuduhan melakukan aksi pembantaian dan pemerkosaan pada pada etnis Muslim Rohingya di wilayah Rakhine.
Laporan ini dirilis beberapa hari setelah pergeseran para jenderal yang bertanggung jawab atas operasi pembersihan etni Muslim oleh militer di Rakhine yang mengakibatkan sekitar 600.000 Muslim melarikan diri menyebrang ke Bangladesh.
Tidak ada keterangan resmi yang diberikan mengapa para jenderal itu dipindahkan.
Saya tidak tahu alasan mengapa dia dipindahkan,” kata Mayor Jenderal Aye Lwin, pejabat Kementerian Pertahanan Myanmar seperti dikutip kantor berita Reuters, Selasa (14/11/2017).
Menurut militer Myanmar, penyelidikan dilakukan berdasarkan wawancara dengan sekitar 3.000 penduduk dari sekitar 54 desa Rohingya.
Baca Juga
Baca: Kejamnya Militer Myanmar, Pasang Ranjau Darat untuk Pengungsi Rohingya
Mereka mengklaim pasukan keamanan Myanmar tidak menembak penduduk desa atau memperkosa wanita Rohingya.
Laporan dari militer tersebut juga menolak adanya “kekerasan ekstrim” yang digunakan selama operasi militer di wilayah Rakhine, 25 Agustus 2017 lalu.
Pihak berwenang Myanmar mengklaim, militer hanya memperketat kontrol keamanan untuk mengendalikan ‘terorisme’. Tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.
Lembaga HAM internasional Human Rights Watch (HRW) mengatakan laporan militer Myanmar sungguh tidak masuk akal. Menurut HRW, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag harus melakukan penyelidikan sendiri terkait insiden kekerasan itu.
“Upaya tak masuk akal militer Birma untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atas kekerasan massal, menggarisbawahi mengapa penyelidikan internasional yang independen diperlukan untuk mencari fakta dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab,” kata Brad Adams dari HRW, pada Selasa (14/11/2017), sebagaimana dikutip Aljazeera.
“Pihak berwenang Burma sekali lagi menunjukkan mereka tidak dapat dan tidak akan dengan mudah bisa menyelidiki diri mereka sendiri,” tambah dia.
Baca: Militer Myanmar Lakukan Pemerkosaan terhadap Wanita Rohingya
Seentara itu, berbicara di KTT ASEAN di Manila, Filipina, Sekjen PBB Antonio Guterres, mengungkapkan keprihatinannya mengenai layanan otoritas Myanmar di Rohingya.
Dia menggambarkan banjirnya ribuan pengungsi Rohingya ke Bangladesh, menjadi sumber kondisi yang tidak stabil di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar besok (15/11/2017) untuk membahas masalah ini dengan para pemimpinnya.
Pihak Amnesty International telah menolak laporan militer Myanmar dan meminta sebuah misi khusus PBB atau tim investigasi independen, memberikan izin ke wilayah Rakhine.
Organisasi tersebut juga mengklaim bahwa ada bukti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap wanita Rohingya dan pembakaran desa mereka.
Sebelum ini, pejabat senior PBB, Pramila Patten mengatakan memiliki bukti tentara Myanmar diduga ‘secara sistematis melakukan pemerkosaan’ terhadap warga minoritas Muslim Rohingya.
Menurut Patten, pemerkosaan terhadap para perempuan Rohingya ini antara lain memicu eksodus ke negara tetangga Bangladesh.
“Saya mendapatkan penuturan tentang serangan seksual dan pemerkosaan beramai-ramai, banyak gadis dan perempuan yang meninggal akibat tindakan ini,” kata Patten kepada para wartawan di Dhaka, ibu kota Bangladesh.
Pramila Patten, mengatakan bahwa dia akan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
