Hidayatullah.com–Pakistan telah menandatangani tiga perjanjian dengan Arab Saudi dan pihak kerajaan akan membuat investasi besar dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC), ujar Menteri Informasi Fawad Chaudhry mengatakan hari Kamis.
Pekan lalu, Pakistan mengundang Arab Saudi untuk menjadi mitra ketiganya di CPEC setelah Perdana Menteri Imran Khan berkunjung pada 19 September.
“Sebuah delegasi Saudi mengunjungi Pakistan minggu depan,” kata Chaudhry kepada wartawan di Islamabad. “Ini yang pertama di pemerintahan kita dan akan menjadi penting,” dikutip media Pakistan.
Migran Afghanistan
Fawad mengatakan lebih dari dua juta pengungsi Afghanistan terdaftar tinggal di Pakistan dan 0,5 juta lainnya tidak terdaftar.
Baca Juga
Dia mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk meminta kabinet membuat rencana bagi pengungsi Afghanistan.
Pada pengarahan kepada wartawan, Omar Ayub, Menteri Energi Pakistan, melancarkan kritik terhadap pemerintah sebelumnya atas apa yang dia katakan tidak memperhatikan sektor minyak dan gas.
“Tidak ada yang memperhatikan perusahaan distribusi dan ini mempengaruhi seluruh industri,” kata Ayub. “Potongan harga minyak tidak menguntungkan industri.”
Baca: Pakistan Kritik China atas Perlakuan terhadap Muslim Uighur
Menteri mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya tidak berinvestasi dalam sistem transmisi listrik. “Sektor gas menghadapi utang melingkar (circular debt) sebesar Rs150 miliar,” kata Ayub.
Tahun 2015, Presiden China Xi Jinping mengumumkan investasi sebesar US$46 miliar (Rp592 triliun) di Pakistan, yang dipergunakan untuk pembangunan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) – sebuah jaringan jalan, rel kereta dan jalur pipa di antara kedua negara.
Jaringan ini akan membentang sekitar 3.000 km dari Gwadar di Pakistan ke wilayah Xinjiang di barat China.
Proyek ini akan memberi China akses langsung ke Samudra Hindia dan selebihnya. Hal ini keuntungan China untuk meningkatkan pengaruh ekonominya di Asia Tengah dan Selatan, dan jauh melampaui pengeluaran yang dilakukan Amerika Serikat di Pakistan, kata Mushahid Hussain Sayed, Ketua Komite Pertahanan di parlemen Pakistan dikutip BBC.*
