Hidayatullah.com– Gerakan Pemuda (GP) Ansor sangat menyesalkan terjadinya pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid oleh oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan pihak GP Ansor dalam Dialog Kebangsaan bersama Tokoh-tokoh Ormas Islam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (09/11/2018).
Dialog bertema “Dengan Semangat Ukhuwah Islamiyah, Kita Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, para habaib, dan pimpinan ormas Islam.
Selain itu, hadir juga Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol. Agus Nugroho, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Jampidum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Perwakilan GP Ansor Khairul Anwar mengatakan hadir dalam acara ini dengan niat untuk menjaga dan merawat ukhuwah Islamiyah, sehingga apa yang disampaikannya tidak akan mengurangi laporan dari induk yaitu PBNU.
Baca Juga
“Kami sangat menyesal dengan peristiwa ini, aturan organisasi juga sudah diterapkan, untuk hukum dipasrahkan oleh penegak hukum. Jangan sampai hal ini (pembakaran, Red) terjadi lagi dan sudah ditegaskan kepada anggota kami. Jika ada hal itu terulang maka akan ada tindakan tegas. Kami memohon maaf karena peristiwa ini menjadi gaduh,” kata Taufik.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menyesalkan peristiwa yang terjadi di Garut. Ia menceritakan bahwa pada saat peringatan Hari Santri Nasional tersebut, kejadian pengibaran bendera itu juga ada di Tasikmalaya. Pada saat itu, Banser juga mengamankannya.
“GP Ansor telah memberikan sanksi kepada oknum Banser yang membakar bendera dan diharapkan tidak main hakim sendiri. Mohon agar dipahami bahwa yang terjadi di Garut merupakan peristiwa yang kami sesalkan,” kata Helmy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak seluruh umat Islam untuk ikut bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, politik dan taat hukum.
Dikatakan bahwa itu harus menjadi kewajiban bersama agar negara Indonesia damai, rukun, dan stabil.
Baca: Busyro: Pembakar “Bendera Tauhid” Harusnya Dijerat Pasal Penodaan Agama
“Tadi saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia harus ikut bersama-sama dengan aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan, politik, taat hukum. Itu harus menjadi kewajiban kita bersama agar negara kita damai, rukun, stabil, sehingga dari situlah kita bisa membangun,” ujar Menko Polhukam sebagaimana disampaikan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemko Polhukam.
“Pagi hari ini saya sengaja mengundang tokoh-tokoh agama Islam, para ulama, para habaib, dan juga para pimpinan ormas Islam untuk bersama-sama kita melakukan satu dialog secara lebih bebas, lebih santai, tetapi menjurus kepada substansi yang penting yakni masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, masalah tauhid, masalah akidah yang selama ini masih menjadi perdebatan tentang bagaimana pembakaran bendera yang pembakar dianggap bendera HTI, tapi beberapa kalangan menganggap bahwa bendera tauhid atau bukan bendera tapi simbol-simbol tauhid, sehingga terjadi perbedaan yang sangat tajam,” ujar Menko Polhukam.
Baca: Pembakar ‘Bendera Tauhid’ Divonis Penjara 10 Hari, Denda Rp 2 Ribu
Akan tetapi, disebutkan, dalam kasus ini pihak polisi juga sudah menyelesaikannya dengan satu struktur hukum dan dibawa pada proses peradilan di mana si pembakar maupun yang membawa bendera sudah divonis bersalah.
Menko Polhukam mengatakan, dalam dialog tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi di masa ke depan.
Menurutnya, semua para tokoh tersebut sangat menyadari masalah itu, sehingga kesimpulannya adalah semua sudah menerima apa yang sekarang sudah diselesaikan, baik penyelesaian hukum maupun penyelesaian organisasi.
“Kemudian Menteri Agama juga sudah menyampaikan bagaimana masalah akidah, kalimat tauhid akan dimusyawarahkan secara luas lagi dan itu bukan domain pemerintah untuk ngatur, menentukan tata cara penghormatan pada satu kalimat-kalimat tauhid dan sebagainya. Saya kira pertemuan hari ini sudah menghasilkan sesuatu yang menurut saya sangat fundamental, strategis, penting untuk kita bisa bergerak ke depan,” kata Menko Polhukam.
Baca: Wapres JK Persilakan Umat Islam Menganggap ‘Bendera Tauhid’
Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada Menko Polhukam karena sudah memfasilitasi pertemuan ini. Menurutnya, pertemuan ini sangat penting dan strategis dalam upaya bersama tidak semata menjaga silaturahim, namun sekaligus silatulfikri yaitu mempertemukan pandangan, pola pikir dan pemahaman bersama.
Lukman mengatakan, keragaman bukanlah barang baru untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kemajemukan, keragaman, dan heterogenitas bukan barang yang asing.
“Persoalannya adalah bagaimana menyikapi keragaman terkait pandangan keagamaan dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam melihat keragaman dan kemajemukan, marilah lebih mengedapankan rahmat, karena merupakan esensi agama Islam. Banyak sekali ajaran agama Islam yang menekankan bahwa rahmat itu adalah merupakan kebajikan dan hal positif. Oleh karena, itu keragaman dan kemajemukan dapat dilihat di sisi perspektif rahmatnya,” katanya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
