Hidayatullah.com–Kepala perunding baru Thailand dalam negosiasi damai Selatan Thailand pada Selasa mengatakan, ia telah meminta fasilitator Malaysia untuk mengundang pemimpin kelompok gerilyawan paling kuat ke meja perundingan agar semua kelompok bersenjata dapat diwakili.
Pihak Thailand ingin Doonloh Wae-mano (alias Abdullah Wan Mat Noor), Ketua Dewan Tertinggi Barisan Revolusi Nasional (BRN) mengikuti perundingan yang diusahakan oleh Malaysia itu, kata ketua delegasi Thailand Udomchai Thammasarorat.
“Kami sedang menyusun kembali tim negosiasi damai. Pendekatannya adalah kami ingin berbicara dengan wakil umum semua kelompok penentang dan Majelis Syura (MARA) Patani,” katanya kepada BeritaBenar dalam sebuah wawancara melalui telepon.
“Penentang” adalah istilah yang digunakan oleh para pejabat pemerintah militer Thailand untuk menggambarkan gerilyawan selatan.
MARA Patani adalah kelompok induk yang mengklaim melakukan negosiasi atas nama semua kelompok gerilyawan di Selatan Thailand. Ia turut memasukkan wakil BRN di dalam panelnya.
Baca Juga
“Apakah ia akan bergabung atau tidak, atau menerima undangan ini atau tidak, saya tidak bisa terlibat,” kata Udomchai, yang merujuk kepada Doonloh. “Sebelum ini, beliau berkata MARA Patani bukan kelompoknya. Kami ingin berdiskusi dengan kelompok di bawah kendalinya, jadi kami meminta fasilitator untuk membantu dalam hal ini.”
Udomchai, jenderal pensiun yang pernah menjabat sebagai komandan wilayah Tentara Keempat yang mengawasi Selatan Thailand, baru-baru ini menggantikan Aksara Kerdpol sebagai kepala perunding damai Selatan Thailand.
Abdul Rahim Noor pula ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah baru Malaysia pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
“Setiap kelompok harus mengikuti perundingan damai supaya kita bisa berdiskusi untuk semua,” kata Udomchai. “Kami tidak memaksa siapa pun menyertainya tetapi kami meminta fasilitator untuk membantu.”
Pada 2004, tahun di mana gerilyawanan kembali tercetus di wilayah perbatasan Selatan Thailand, Doonloh merupakan guru besar di Sekolah Jihad Witaya di wilayah Patani. Dia kemudian dituduh melatih militan di kubu di Cho I-rong, daerah dalam wilayah tetangga Narathiwat, pada tahun tersebut.
Doonloh menggantikan spae-ing Baso, yang meninggal dunia pada Januari 2017, sebagai ketua dewan agung BRN.
Tahun lalu, setelah serangan bom di supermarket besar Patani yang menyebabkan sekitar 80 orang terluka, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand ketika itu Jenderal Chalermchai Sitthisart secara terbuka mengutuk Doonloh berhubung serangan ekstrimis.
Pejabat Thailand, yang menawarkan imbalan sebesar 10 juta baht (US $ 302,000) untuk mendapatkan Doonloh, melaporkan bahwa ia telah melarikan diri dan tinggal di Malaysia.
‘Kami tidak akan merekomendasikan gencatan senjata’
Sejak seri diskusi baru dimulai antara kelompok gerilyawan dan junta Thailand pada pertengahan 2015, perunding bersangkutan berusaha menciptakan wilayah gencatan senjata terbatas di Selatan Thailand, yang dinamakan sebagai zona keamanan. Tahun lalu, para pejabat Thailand mengklaim bahwa kedua pihak telah sepakat untuk mendirikan zona itu di daerah Cho I-rong.
api, dalam umpan balasnya ke BeritaBenar, Udomchai tampaknya ingin menarik usulan itu, namun masih belum jelas apakah ia pun membatalkan hal itu.
“Kami tidak akan mengusulkan gencatan senjata, ia tidak berguna karena terorisme adalah alat mereka,” kata Udomchai. “Semakin banyak diskusi gencatan senjata diadakan, semakin banyak kekerasan terjadi ketika mereka menggunakannya sebagai alat tawar-menawar.”
“Kami akan membahas tentang bagaimana untuk mengembangkan bersama daerah itu, menjadikannya sebagai zona perdagangan, bukan zona perang,” katanya.
Beberapa hari setelah kedua pihak mengumumkan pada Februari 2017 bahwa mereka akan bekerjasama untuk menciptakan zona keamanan, delapan orang tewas dan empat lainnya terluka dalam serangan yang dipersalahkan terhadap gerilyawan.
Pada Selasa, setelah pertemuan bulanan dewan pertahanan negara, Wakil Perdana Menteri Thai Prawit Wongsuwan menjawab pertanyaan wartawan tentang Doonloh.
“Sudah tiga kali ia menolak tampil ke depan,” kata Prawit. “Saya tidak tahu apa yang meragukannya. Saya akan serahkan kepada fasilitator untuk berbincang dengannya.”
Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohammad menunjuk mantan Kepala Polisi Nasional Abdul Rahim Noor untuk memfasilitasi perundingan perdamaian antara Pemerintah Thailand dan MARA Patani, badan induk dari berbagai kelompok separatis dari provinsi selatan Thailand yang penduduknya berbahasa Melayu.
Di Malaysia, Abdul Rahim berkomentar banyak ketika ditanya tentang status negosiasi itu.
“Saya tidak bisa mengomentari masalah ini saat ini,” katanya kepada Real News. “Pemerintah Thailand telah meminta agar proses perdamaian tidak diungkapkan, kecuali ada perubahan dalam kebijakan, saya tidak dapat mengungkapkannya kepada publik.”
Pejabat MARA Patani di Malaysia juga tidak mengomentari data yang diminta untuk mengomentari masalah ini.
Thailand Selatan, dihuni oleh Muslim Melayu, dibatasi oleh Malaysia dan mencakup provinsi Patani, Narathiwat dan Yala serta empat distrik di provinsi Songkhla. Hampir 7.000 orang tewas dalam kekerasan di wilayah itu sejak pemberontak telah diperdagangkan 14 tahun lalu. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
