Hidayatullah.com– Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berharap Republik Indonesia turut berperan untuk mensukseskan program Makkah Route 2019. Hal ini disampaikan Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi, saat bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, di Jakarta.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mensukseskan program Makkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019,” terang Khaled Al Aloteibi, Senin (08/04/2019) petang.
Dalam pertemuan tersebut turut menyertai Khaled, Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Hussein Al Sharif beserta jajarannya. Tampak hadir mendampingi Menag Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali dan jajarannya, perwakilan Ditjen Imigrasi, Kemenlu dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Makkah Route merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji.
Program Makkah Route meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.
Kebijakan ini bukan hanya mempermudah jamaah haji untuk melakukan proses kedatangan ke Arab Saudi, tapi juga mempermudah jamaah untuk langsung menuju penginapan, setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.
“Ini adalah pertemuan lanjutan demi memberi kemudahan bagi jamaah haji Indonesia. Ada beberapa catatan kami untuk bisa disinergikan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung suksesnya penyelenggaran ibadah haji tahun 2019,” sambungnya.
Khaled Al Aloteibi juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam, untuk memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara rinci.
“Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia. Pada tahun lalu kami mendapati kesulitan akses petugas kami di bandara di Indonesia dan kami berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia atas kelancaran petugas kami dalam menjalankan tugas,” ujarnya lansir Kemenag.
Menanggapi hal tersebut, Menag menyampaikan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, Imigrasi, maupun Angkasa Pura guna memfasilitasi tugas Pemerintah Arab Saudi.
“Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, Imigrasi, dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi,” kata Menag.*