Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius berdasarkan berbagai indikasi yang terjadi belakangan ini.
Indikasi itu, terang Sukamta, seperti berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua pada Rabu (28/08/2019), serta masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.
“Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini dalam siaran pers PKS kepada hidayatullah.com, Kamis (29/08/2019).
Baca: Din Ingatkan Pemerintah: Masalah Papua Serius, Jangan Anggap Remeh
Sukamta berharap pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua, karena setelah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Saya kira pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang,” ungkapnya.
Baca Juga
Sukamta menilai pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Berdasarkan laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden Warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil serta merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
“Padahal Pak Presiden (Joko Widodo) sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Sukamta mengatakan, perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua.
Baca: Ekonom: Ada Ketidakadilan Pemerintah Terhadap Rakyat Papua
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin, mengingatkan pemerintah agar segera menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.
Sebab, terang Din, jika tidak ada penanganan khusus dari pemerintah dalam persoalan Papua, maka eskalasi akan semakin panjang dan meluas.
“Masalah Papua ini masalah serius, jangan anggap remeh, pemerintah harus berhati-hati dan berkeadilan jika ingin mengatasi gejala itu,” ujar Prof Din di kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (28/08/2019).
Baca: Pemblokiran Internet di Papua, YLKI Desak Pemerintah Transparan
Din pun menekankan pemerintah agar menjadikan persoalan Papua sebagai skala prioritas dibandingkan dengan wacana memindahkan ibu kota. Din mengatakan bahwa Papua merupakan rumah Indonesia yang harus dijaga bersama.
“Kami mengimbau agar pemerintah khususnya Bapak Presiden (Joko Widodo, red) lebih memfokuskan menyelesaikan masalah Papua dan masalah keadilan masyarakat, daripada repot-repot memikirkan pemindahan ibu kota,” ungkapnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, persoalan di Tanah Papua karena adanya ketidakadilan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, keadilan dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat.
Din menilai, jika tidak berkeadilan, maka dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan Indonesia.*
