Hidayatullah.com—Polisi Zionis Israel menutup jalan utama menuju kota Al-Quds (Yerusalem) dan jalan-jalan menuju ke kota itu, menyusul unjuk rasa besar-besaran oleh warga Yahudi ultra-Orthodoks memprotes rancangan undang-undang yang mengharuskan mereka ikut wajib militer, lansir Aljazeera.
Jurubicara polisi Micky Rosenfeld mengatakan, 3.500 anggota kepolisian diturunkan untuk mengawal unjuk rasa yang diikuti oleh Yahudi ultra-Othodoks dari seluruh Israel hari Ahad (2/3/2014).
Terminal bus pusat ditutup dan hampir semua bus umum tidak beroperasi, sedangkan di dalam kota bus-bus hanya beroperasi dari sore hingga malam.
Sekolah-sekolah dan kantor kementerian juga tutup lebih awal.
Para pemuka masyarakat Yahudi ultra-Orthodoks mendorong agar para wanita dan anak-anak ikut berunjuk rasa, sehingga sebuah jalan utama ditutup dan menjadi tempat para wanita guna memastikan mereka tidak bercampurbaur dengan kaum adam. Ajaran Yahudi Orthodoks melarang wanita dan pria bercampurbaur dalam satu tempat.
Baca Juga
Yaakov Peri, seorang politisi yang ikut merancang wajib militer atas Yahudi ultra-Orthodoks mengatakan, demonstrasi hari Ahad itu merupakan “bagian dari revolusi kesadaran masyarakat ultra-Orthodoks, yang memahami bahwa setelah 65 tahun akan ada peraturan yang meregulasi ultra-Orthodoks dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Israel.”
Sebagaimana diketahui, pengikut Yahudi ultra-Orthodoks selama ini dibebaskan dari wajib militer apabila mereka mempelajari Talmud di yeshiva (semacam seminari ala Yahudi). Tidak sedikit pemuda Yahudi ultra-Orthodoks sengaja masuk Yeshiva untuk menghindari wajib militer, yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia 18 tahun.
Pengecualian itu membuat marah warga Yahudi liberal dan sekuler, yang menilainya tidak adil.
Dengan UU baru diharapkan ada peningkatan jumlah ultra-Orthodoks yang menjadi tentara setiap tahunnya, sehingga pada pertengahan 2017 akan ada 5.200 Yahudi ultra-Orthodoks dalam militer Zionis.
Inna Dozhansky, jurubicara untuk anggota parlemen dalam komite penggodok RUU itu Ofer Shelah, mengatakan bahwa kemungkinan hanya sebagian Yahudi ultra-Orthodoks yang akan masuk wajib militer setelah peraturan baru diterapkan.
Pemerintah Zionis akan memberikan insentif finansial kepada yeshiva-yeshiva yang mengirimkan siswanya masuk tentara, imbuhnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
