Hidayatullah.com– Menurut Mardani Ali Sera, Inisiator gerakan #KamiOposisi, target Presiden Joko Widodo menurunkan kemiskinan sampai 0 persen pada tahun 2024 bisa tercapai dengan beberapa syarat.
Akan tetapi, legislator Fraksi PKS DPR RI ini meragukan target itu bisa tercapai.
“Saya apresiasi niatan mulia Presiden Jokowi menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia di akhir periode kepemimpinan beliau. Tapi, menurut saya target itu kelewat tinggi masih di awang-awang sekarang ini,” ujar Mardani pada Ahad (08/03/2020) dalam rilisnya di Jakarta kepada hidayatullah.com.
Baca: 100 Hari Jokowi, Mardani Luncurkan Buku “Kami Oposisi”
Pasalnya, menurut anggota Komisi II DPR RI ini, belum ada gebrakan khusus dalam penanganan kemiskinan di awal periode ke II Jokowi.
“Secara ekonomi janji Presiden di periode pertama saja bisa dibilang gagal. Seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, impor semakin tinggi, kebijakan tol laut tidak seperti yang diharapkan padahal menargetkan hidupnya jalur perdagangan antar pulau,” ujarnya.
Baca Juga
Kata anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur ini, harus ada geberakan dan formula kebijakan yang efektif dan efisien dibandingkan yang sekarang diterapkan baru ada peluang.
“Hasil itu tergantung dari strategi, proses, dan kebijakannya tepat sasaran atau tidak,” kata Mardani.
Baca: Wapres: Kesetiakawanan Sosial Turunkan Kemiskinan dan Ketimpangan
Ia itu berpendapat, target pengentasan kemiskinan bisa terealiasasikan dengan dibuat formula kebijakan yang benar, teratur, terstruktur, dan terukur.
“Insya Allah bisa, asalkan harus ada good will dari seluruh pemangku pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah, karena masalah kemiskinan ini luar bisa komplek. Ada 19 Kementerian/lembaga yang terkait, mulai dari TNP2K, Kemensos, Kemendikbud, BPS, Bulog, Baznas, pemerintah daerah baik provinsi atau tingkat I dan II, dan lain sebagainya,” paparnya.
Menurut Mardani, ada tiga hal yang perlu segera disiapkan dari sekarang terkait problem itu.
Pertama, katanya, harus segera dibuat payung hukum untuk membuat otoritas terpadu yang menangani kemiskinan. Saat ini, masih tidak sinkron kebijakan antar lembaga.
Baca: Legislator sebut 24,79 Juta Warga Jadi Miskin Turut Dipicu Rokok
Kedua, perlunya dibentuk badan khusus penanggulangan kemiskinan yang memiliki otoritas kuat menggabungkan penggunaan anggaran, pengelolaan pendataan kemiskinan riil, dan SDM full di sini.
Ketiga, perlunya pelibatan semua akses pendanaan secara kolaboratif baik lokal maupun global. “Ini semua perlu cita-cita mulia yang tulis dan political will,” pungkasnya.*
