Ketua Banggar DPR Sebut Banyak Hoax Terkait Ciptaker dan Minta Masyarakat Baca Utuh Pasal per Pasal

Hidayatullah.com—Ketua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah menyesalkan adanya banyak informasi yang salah di masyarakat pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin (05/10/2020).

Said memastikan UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan untuk pekerja kontrak pun diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Said menegaskan tidak benar bahwa tidak ada status karyawan tetap dan perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun.

Ketentuan dalam Pasal 151 Bab IV lanjut Said merupakan Undang Undang Cipta Kerja memberikan mandat yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi PHK.

Bila akan melakukan PHK, ketentuannya diatur dengan tahap yang jelas, harus melalui pemberitahuan ke pekerja, perlu ada perundingan bipartit, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. “Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK,” kata Said dalam pernyataan, di Jakarta, Rabu (07/10/2020).

Berikutnya, kata Said Pasal 153 Bab IV UU Cipta Kerja juga mengatur pelarangan PHK dikarenakan beberapa hal misalnya berhalangan kerja karena sakit berturut turut selama satu tahun, menjalankan ibadah karena diperintahkan agamanya, menikah, hamil, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan pengusaha kepada polisi karena yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan, dan lain-lain.

Baca Juga

PKS Minta RI Dorong Aksi Global Boikot dan Sanksi Israel

Pendukung FPI Diserukan Keluar dari Grup FB yang Dibajak

Dr Dinar Kania: ‘Homo Politic’ Sarana Promosi LGBT Di Berbagai Dunia

Tuduh Zakir Naik, Ernest Diingatkan Dahnil soal Toleransi Otentik

Menag Mau Perkuat Masjid sebagai Pusat Peradaban

Selain itu lanjut Said, Pasal 154 Bab IV UU Cipta Kerja mengatur PHK hanya boleh antara lain karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan, perusahaan tutup karena kerugian, serta pekerja sakit berkepanjangan lebih dari satu tahun. Selain itu, lanjutnya, tidak benar karyawan alih daya atau outsourcing bisa diganti dengan kontrak seumur hidup, karena hal itu diatur dalam Pasal 66.

Selanjutnya, Said kemudian menuturkan tidak benar bahwa hak cuti karyawan dihilangkan, karena hal itu diatur dalam Pasal 79. Selain itu dia mengatakan tidak benar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang, karena ada dalam Pasal 82.* Azim Arrasyid