Hidayatulllah.com — Setidaknya enam orang, termasuk mantan juru bicara partai sayap kanan yang memerintah India, ditahan polisi atas slogan anti-Muslim yang dilontarkan dalam demonstrasi di ibu kota, lansir Al Jazeera.
Sebuah demonstrasi, yang diselenggarakan pada hari Ahad (08/08/2021) oleh mantan pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) dan pengacara Mahkamah Agung Ashwini Upadhyay, untuk menuntut “pencabutan undang-undang era kolonial India” berubah menjadi demonstrasi anti-Muslim.
Massa lebih dari 100 orang menyerukan kekerasan terhadap komunitas minoritas di Jantar Mantar, sebuah observatorium era Mughal yang merupakan tempat protes populer.
Video yang konon dari acara tersebut menunjukkan massa yang mengatakan Muslim adalah “babi” dan menyerukan “pembantaian massal” minoritas, yang merupakan sekitar 14 persen dari 1,35 miliar penduduk India.
Di antara slogan-slogan anti-muslim yang diangkat pada demonstrasi tersebut adalah “Jab mulle kaate jayenge, wo Ram Ram chillayenge” (Ketika umat Islam akan dibunuh, mereka akan menyebut nama Lord Ram) dan “Hindustan mein rahna hoga, to Jai Shri Ram kahna hoga” (Jika Anda ingin tinggal di India, Anda harus mengucapkan Salam Lord Rama).
Baca Juga
Rama adalah salah satu dewa yang paling dihormati dalam agama Hindu. Sebuah gerakan yang dipimpin BJP untuk menghancurkan sebuah masjid abad ke-16 di kota utara Ayodhya yang, menurut kelompok Hindu, berdiri di lokasi tempat kelahiran Rama, melambungkan partai tersebut ke posisi penting politik pada 1980-an. Masjid dihancurkan pada tahun 1992 dan Modi tahun lalu meletakkan batu fondasi dari sebuah kuil yang sedang dibangun di sana.
Pada Senin malam, Upadhyay dan empat lainnya “ditahan untuk diinterogasi”, menurut juru bicara polisi Delhi. Orang keenam ditahan pada Selasa (10/08/2021). Polisi awalnya mengajukan tuntutan terhadap “orang tak dikenal” di balik acara tersebut.
Demonstrasi itu, yang diadakan di jantung ibu kota India dan hanya berjarak satu kilometer (setengah mil) dari gedung parlemen India, telah mengejutkan warga Muslim New Delhi, yang masih ketakutan karena kerusuhan mematikan yang disaksikan kota itu tahun lalu.
Pada Februari tahun lalu, setidaknya 53 orang, kebanyakan dari mereka Muslim, tewas dalam kekerasan agama terburuk di ibu kota dalam lebih dari 30 tahun.
Kerusuhan terjadi selama protes nasional terhadap undang-undang kontroversial yang disahkan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pada 2019, yang memberikan kewarganegaraan India kepada minoritas non-Muslim dari negara tetangga Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.
Para kritikus mengatakan undang-undang itu melanggar konstitusi sekuler India dengan mendiskriminasi Muslim.
Muslim New Delhi dalam Ketakutan
Muslim India di ibu kota mengatakan ada ketakutan yang meningkat di masyarakat karena “kekebalan hukum yang dinikmati oleh kekuatan supremasi Hindu” di negara itu.
“Ini terjadi atas perintah RSS yang ingin menciptakan suasana ketakutan dan kebencian abadi terhadap Muslim,” Mohammad Nasir, 34, mengatakan kepada Al Jazeera, merujuk pada Rashtriya Swayamsevak Sangh, sumber ideologis BJP.
RSS dibentuk pada tahun 1925, terinspirasi oleh partai Nazi Jerman, untuk menciptakan negara etnis Hindu di India.
“Ini sekarang hampir seperti kejadian sehari-hari,” kata Nasir, yang kehilangan mata dalam serangan oleh massa Hindu selama kekerasan tahun lalu.
Sahil Pervez, 26, yang kehilangan ayahnya dalam kekerasan tahun 2020, mengatakan insiden seperti yang diadakan di Jantar Mantar memiliki “pengaruh psikologis yang besar” pada dirinya dan keluarganya.
“Kami tetap khawatir tentang keselamatan keluarga kami. Kami takut sesuatu yang lebih buruk terjadi dengan kami. Situasi belum membaik sejak kekerasan Delhi, itu agak memburuk. Bagaimana lagi mereka berani mengangkat slogan-slogan provokatif seperti itu?” katanya kepada Al Jazeera.
Shipra Srivastava, kepala media di Gerakan Bersatu India Upadhyay, yang katanya bertujuan untuk mengganti hukum kolonial India dengan “hukum adat”, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu tidak memiliki agenda keagamaan.
“Beberapa orang mencoba memberikan warna komunal, tetapi kami memisahkan diri darinya,” katanya.
Kontroversi Rumah Haji
Pada hari Jum’at (06/08/2021), dua hari sebelum acara Jantar Mantar, warga dan kelompok Hindu di lingkungan Dwarka New Delhi mengadakan “Mahapanchayat” (Dewan Agung) untuk menolak pembangunan Rumah Haji.
Bangunan yang didanai pemerintah dimaksudkan untuk menampung Muslim India sebelum keberangkatan mereka pada ziarah tahunan ke kota suci Islam Mekah.
Penentang rencana pada pertemuan tersebut mengatakan pembangunan Rumah Haji akan mengganggu “persaudaraan, harmoni dan perdamaian” lingkungan dan akan memaksa umat Hindu untuk bermigrasi dengan menciptakan “situasi seperti Shaheen Bagh, Jafrabad dan Kashmir”.
Shaheen Bagh, daerah kantong mayoritas Muslim di pinggiran New Delhi, adalah pusat protes undang-undang anti-kewarganegaraan tahun lalu, yang dipimpin terutama oleh perempuan di lingkungan itu.
Jafrabad di timur laut Delhi, daerah lain dengan populasi Muslim yang besar, menyaksikan beberapa kekerasan terburuk dalam kerusuhan agama tahun lalu.
Dalam pertemuan Dwarka juga, slogan-slogan provokatif dilontarkan terhadap Muslim, dengan beberapa pembicara bahkan menyerukan pembunuhan massal.
Federasi Semua Penduduk Dwarka (ADRF), badan yang mempelopori protes, mendesak pemerintah Delhi untuk membatalkan alokasi tanah untuk Rumah Haji demi “kepentingan nasional”.
Ajit Swami, presiden ADRF, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembangunan Rumah Haji akan menciptakan “ketidaknyamanan bagi penduduk setempat” dan “setiap insiden yang tidak diinginkan dapat menyebabkan kerusuhan”.
“Di wilayah kami, hanya ada sedikit Muslim. Sekarang ketika umat Islam pergi haji, satu orang ditemani oleh ratusan orang lainnya. Ini akan membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat,” katanya.
“Juga, ketika mereka (Muslim) akan datang, mereka akan makan biryani dan ayam, yang akan menyebabkan bau busuk dan wabah penyakit. Dalam skenario seperti itu, kami akan dipaksa untuk bermigrasi.”
Swami mengatakan itu “bukan masalah komunal tetapi diubah menjadi satu”.
Ketika ditanya tentang anggota kelompok sayap kanan yang menghadiri pertemuannya, dia berkata: “Kami tidak memanggil siapa pun untuk protes. Beberapa anggota BJP datang sendiri-sendiri. Kami tidak bisa menghentikan siapa pun.”
Polisi di ibu kota India, yang dikendalikan oleh kementerian dalam negeri federal, telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia terlibat dalam kekerasan tahun lalu.
Ujaran Kebencian sedang ‘Dinormalisasi’
Muslim di kota itu mengatakan ujaran kebencian dan slogan-slogan provokatif terhadap mereka sedang “dinormalisasi” karena “tidak ada niat nyata” oleh pihak berwenang untuk menghukum para pelakunya.
Aktivis Asif Mujtaba mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “kemudahan dan frekuensi” pertemuan semacam itu menunjukkan bahwa penyelenggara mereka “bersekongkol” dengan negara bagian India.
Partai-partai oposisi mengatakan kekerasan dan kebencian terhadap Muslim bukanlah “fenomena pinggiran” dan sedang “secara aktif dipromosikan” oleh Modi dan ajudannya yang paling tepercaya, Menteri Dalam Negeri Amit Shah.
“Ini bukan insiden yang terjadi dalam isolasi. Kami telah melihat individu-individu yang terkait dengan partai yang berkuasa tidak hanya membuat pidato kebencian dan komentar anti-Muslim tetapi juga menggunakan kekerasan terhadap komunitas Muslim yang terpinggirkan,” Kavita Krishnan dari Partai Komunis India (Marxis-Leninis) mengatakan kepada Al Jazeera.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
