Hidayatullah.com — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu mengusulkan pemungutan suara nasional untuk menjamin hak perempuan mengenakan jilbab di lembaga-lembaga negara, sekolah dan universitas.
Permasalah jilbab ini sangat penting bagi Erdogan yang merupakan Muslim yang taat. Partai Islam yang dipimpin Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan, mencabut larangan jilbab di lembaga-lembaga negara pada tahun 2013.
Masalah jilbab telah mendominasi perdebatan politik dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan umum 2023. Pemilu ini akan menjadi salah satu tantangan paling serius bagi kekuasaan dua dekade Erdogan atas Turki.
Erdogan sering mengacu pada pencabutan larangan tersebut sebagai contoh bagaimana partainya mewakili Muslim Turki yang taat melawan partai-partai sekuler yang memerintah Turki sebelum kedatangan partainya pada tahun 2002.
“Jika Anda memiliki keberanian, ayo, mari kita bawa masalah ini ke referendum… Biarkan bangsa yang membuat keputusan,” kata Erdogan dalam sambutannya yang ditujukan kepada pemimpin utama partai oposisi Kemal Kilicdaroglu.
Kilicdaroglu memimpin CHP sekuler, sebuah partai yang didirikan oleh pendiri republik Turki modern sekuler, Mustafa Kemal Ataturk.
Pemimpin CHP telah mengusulkan undang-undang untuk menjamin hak mengenakan jilbab untuk mengurangi ketakutan partainya akan memberlakukan kembali larangan tersebut.
Jilbab menjadi pusat perdebatan pada 1990-an tetapi tidak ada partai saat ini yang mengusulkan larangan di Turki yang mayoritas Muslim.
“Kami telah membuat kesalahan di masa lalu mengenai jilbab,” aku Kilicdaroglu awal bulan ini. “Sudah waktunya untuk meninggalkan masalah itu di belakang kita.”
Kilicdaroglu berusaha menunjukkan kepada pemilih yang lebih relijius bahwa mereka tidak perlu takut memilih partai sekulernya tahun depan, kata para ahli.*
