Hidayatullah.com—Kerajaan Arab Saudi mengku tidak akan menjalin hubungan dengan ‘Israel’ sampai negara Palestina terbentuk. Ini merupakan pukulan besar bagi upaya Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian damai.
“Kami memperbarui penolakan pemerintah dan mengutuk keras kejahatan pendudukan ‘Israel’ terhadap rakyat Palestina,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dalam pembukaan Dewan Syura sesi kesembilan.
“Pemerintah Arab Saudi juga tidak akan menghentikan upayanya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan kami menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan ‘Israel’ tanpa Palestina,” tambah Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Perjanjian yang ditengahi oleh Presiden AS saat itu Donald Trump pada tahun 2020 antara ‘Israel’, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengakhiri konsensus lama Arab bahwa tidak boleh ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan berfokus pada tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.
Kesepakatan normalisasi yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020 antara ‘Israel’, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mengakhiri konsensus lama Arab bahwa tidak akan ada normalisasi tanpa negara Palestina yang merdeka dan berfokus pada tetangga mereka yang lebih kuat, Arab Saudi.
Baca Juga
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengangkat prospek untuk segera menjalin hubungan dengan perusahaan minyak besar di negara Teluk itu sebagai potensi keuntungan bagi ‘Israel’ dari perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza.
Selama kunjungannya ke Haiti, Blinken mengatakan, dia masih berharap untuk menandatangani perjanjian antara ‘Israel’ dan Arab Saudi sebelum Presiden Joe Biden lengser pada Januari mendatang.
“Saya pikir jika kita bisa mencapai gencatan senjata di Gaza, masih ada peluang melalui keseimbangan pemerintahan ini untuk bergerak maju dalam normalisasi hubungan,” kata Blinken dikutip AFP.
Amerika Serikat telah menyiapkan paket keamanan untuk ditawarkan kepada Arab Saudi jika negara tersebut menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’, kata Blinken awal tahun ini, ketika Amerika mencari insentif bagi penjajah ‘Israel’ untuk mendukung negara Palestina.
Sebagai bagian dari perjanjian apa pun, Riyadh diperkirakan akan menuntut jalan bagi pembentukan negara bagi Palestina serta jaminan keamanan dari Washington.
“Untuk melanjutkan normalisasi, diperlukan dua hal – perdamaian di Gaza dan jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata Blinken dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.
Namun, pemerintahan sayap kanan ‘Israel’ di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menentang keras pembentukan negara Palestina.
Tingginya angka kematian warga sipil akibat perang ‘Israel’ melawan Hamas di Gaza dan kehancuran besar-besaran yang dialami wilayah Palestina telah memberikan tekanan besar kepada pemerintah Saudi untuk menangguhkan hubungan diplomatik apa pun.”*
