Hidayatullah.com– Sekolah-sekolah di Meksiko diberi waktu enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru yang melarang penjualan junk food alias makanan sampah rendah gizi, pelanggaran diancam dengan denda tinggi.
Peraturan baru itu membidik produk yang sudah menjadi konsumsi anak sekolah selama dua atau tiga generasi di Meksiko, yaitu minuman manis berperisa buah, keripik kentang, kulit babi buatan dan kacang tanah asin yang dibungkus adonan kedelai dan cabai.
Administrator sekolah yang melanggar perintah tersebut akan dikenai denda senilai antara $545 dan $5.450, yang dapat berlipat ganda apabila terjadi pelanggaran kedua. Jumlah tersebut setara dengan gaji hampir satu tahun bagi sebagian orang di Meksiko.
Pihak berwenang mengatakan sekitar sepertiga anak-anak di Meksiko mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.
Anak-anak di Meksiko merupakan kelompok anak yang paling banyak mengonsumsi junk food di kawasan Amerika Latin, dan banyak di antara mereka yang mengonsumsi 40% dari total asupan kalori per hari berasal dari makanan tersebut, menurut UNICEF, yang menyebut masalah obesitas di negara itu sudah terkategori darurat.
Baca Juga
Survei yang dilakukan terhadap lebih dari 10.000 sekolah antara tahun 2023 dan 2024 menemukan bahwa junk food tersedia di 98% sekolah, dengan minuman manis mencapai 95% dan minuman ringan 79%. Iklan junk food ditemukan di 25% sekolah di Meksiko.
Presiden Meksiko yang baru Claudia Sheinbaum, hari Senin (21/10/2024) mengatakan bahwa sekolah harus menyediakan kran air minum dan makanan ringan alternatif, seperti taco kacang, lansir Associated Press.
Akan tetapi, sebagian besar dari 255.000 sekolah di Meksiko tidak memiliki fasilitas air minum gratis bagi siswanya. Menurut laporan tahun 2020, upaya pemasangan kran mancur untuk minum para siswa hanya berhasil dilakukan di 10.900 sekolah atau sekitar 4% saja. Banyak sekolah terletak di daerah yang sangat miskin atau terpencil sehingga mereka kesulitan untuk menyediakan kamar mandi, koneksi internet, atau listrik yang layak.
Belum jelas bagaimana pemerintah akan memberlakukan aturan baru tersebut di bagian luar di sekitar sekolah, di mana para pedagang biasanya menggunakan meja sebagai lapak berisi dagangan yang dijajakan kepada anak-anak saat istirahat. Berdasarkan survei terbaru 77% sekolah memiliki kondisi seperti itu.*
