Hidayatullah.com – Ahli Ekonomi Syariah Adiwarman Karim menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur dari meningkatnya kesejahteraan satu kelompok masyarakat. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang baik harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin tanpa mengurangi kesejahteraan kelompok lain, terutama kelas menengah yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Adiwarman dalam pemaparannya pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Sabtu (25/7/2026).
Adiwarman menjelaskan, dalam teori ekonomi, distribusi pendapatan kepada kelompok berpenghasilan rendah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Sebab, masyarakat miskin cenderung menggunakan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat.
“Dalam ilmu ekonomi, satu juta rupiah di tangan orang miskin itu lebih berharga daripada satu juta di tangan orang kaya. Kesedihan orang kaya kehilangan satu juta jauh lebih kecil daripada kebahagiaan orang miskin yang menerima satu juta tersebut. Karena itu, apabila orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, total kesejahteraan negara akan meningkat,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah program pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, memiliki landasan ekonomi yang kuat. Menurutnya, dana yang mengalir kepada kelompok miskin akan lebih cepat berputar di masyarakat dan menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar.
“Perpindahan uang di antara orang miskin jauh lebih cepat daripada perpindahan uang di antara orang kaya. Itu sebabnya multiplier effect pertumbuhannya lebih besar apabila uang itu diserahkan untuk berputar di kalangan masyarakat miskin,” kata Adiwarman.
Baca Juga
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan redistribusi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kelompok masyarakat lainnya, khususnya kelas menengah di perkotaan.
Berdasarkan indikator likuiditas perbankan, Adiwarman melihat adanya gejala penurunan daya beli dan meningkatnya keresahan di kalangan masyarakat menengah sebagai dampak dari pergeseran alokasi anggaran negara.
“Yang dilakukan pemerintah saat ini membuat orang-orang miskin di desa lebih sejahtera. Tapi pada saat yang sama, orang-orang menengah di perkotaan menjadi turun kesejahteraannya. Pergeseran ini menyebabkan kegalauan dan keresahan di golongan menengah perkotaan,” ujarnya.
Untuk menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan tersebut, Adiwarman mengutip hadis tentang para penumpang kapal yang harus saling menjaga agar kapal tidak tenggelam. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat perlu dibangun secara kolektif dan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelompok tertentu.
Mengutip pandangan Imam Ali, ia menyebut kesejahteraan satu kelompok seharusnya tidak dibangun dengan mengurangi kesejahteraan kelompok lainnya. Dalam ekonomi modern, prinsip ini dikenal sebagai Pareto improvement, yakni peningkatan kesejahteraan yang tidak membuat pihak lain berada dalam kondisi yang lebih buruk.
Karena itu, Adiwarman mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada redistribusi sumber daya yang ada, tetapi juga memperbesar kapasitas ekonomi nasional melalui penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru, peningkatan kontribusi kelompok ekonomi teratas, serta optimalisasi potensi ekonomi yang belum tergarap.
“Jangan kue yang sama kita ubah-ubah pembagiannya. Tapi kita bawa kue yang baru, lebih banyak kue untuk dibagi kepada semua orang sehingga tidak ada yang merasa dikurangi demi melebihkan pihak lain,” tegasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
