Hidayatullah.com–Berdasarkan data BIN, Amerika Serikat sudah lama meminta supaya Selat Malaka dikontrol mereka. Dan kini AS telah memiliki foto-foto Selat Malaka dan wilayah NAD, sebelum dan sesudah diterjang gelombang Tsunami. BIN mensinyalir, ada agenda tersembunyi dalam misi kemanusiaan pihak asing di wilayah bencana Tsunami, Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian diungkapkan Kepala BIN Syamsir Siregar dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1).
Dalam pertemuan itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di dampingi Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Syamsir mengatakan, pihak asing pasti akan memanfaatkan setiap aktivitas untuk tujuan tertentu, seperti mencari tahu kondisi geografis Indonesia. Seperti Amerika Serikat, misalnya.
“Itu sudah pasti. Bodoh sekali Amerika Serikat (AS) kalau tidak punya kepentingan apa-apa selama di wilayah NAD,” katanya.
Menurut Syamsir, pihak AS sudah lama meminta supaya Selat Malaka dikontrol oleh mereka. Dan kini ada kesempatan. Syamsir yakin sekarang AS telah memiliki foto-foto Selat Malaka dan wilayah NAD, sebelum dan sesudah diterjang gelombang Tsunami. “Saya sudah ada data mereka,” tambah Syamsir. Kepentingan intelijen juga dilakukan negara lainnya seperti Australia, katanya menambahkan
Dengan alasan itulah, BIN sependapat dengan pembatasan waktu tiga bulan bagi militer asing di Aceh oleh pemerintah Dengan jangka waktu itu, Syamsir yakin Indonesia sudah mampu mengambil alih penanganan Aceh pasca-Tsunami.
Baca Juga
BIN telah menempatkan 15 stafnya di NAD. Data BIN menunjukkan militer asing mencapai 19 ribu personel, sedangkan ribuan lainnya termasuk dalam daftar relawan. Sementara data lain menyebutkan, pascabencana gempa dan Tsunami, ada sekitar tiga ribu personel pasukan dari 11 negara yang beroperasi di daratan Aceh. Adapun belasan ribu personel militer asing berada di kapal-kapal perang.
Sikap pemerintah sendiri sejauh ini masih simpang siur menyangkut batas waktu pasukan asing dan sejumlah relawan manca cegara di Aceh. Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan dengan tegas batas waktu pasukan asing yang hanya sampai tiga bulan.
Tetapi, pernyataan itu justru diralat Mentri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Menhan, mengatakan tanggal 26 Maret bukan lah batas akhir personil militer asing di Indonesia. Pernyataan Juwono itu disampaikan setelah bertemu dengan wakil Mentri pertahanan Amerika, Paul Wolfowitz.
Wolfowitz mengunjungi Aceh seminggu lalu setelah badai Tsunami menerjang Aceh. Tapi entalah, di saat bangsa Indonesia sedang berduka, seolah dengan sikap bijaknya, memmbicarakan soal embargo militer Amerika kepada Indonesia.
Lolos Ke Aceh
BIN juga menyampaikan kecolongan atas masuknya wartawan AS William Nessen yang telah dicekal dari Indonesia. Nessen, katanya, tiba di Aceh melalaui bandara Polonia, Medan, dan kemudian melanjutkan perjalananya ke Banda Aceh dengan menumpang sebuah truk.
“Dia itu masih dalam status cekal untuk memasuki wilayah Indonesia, kok bisa masuk Aceh,” katanya.
Sebelumnya Nessen pernah memasuki Aceh secara tidak sah dan diketahui masuk ke Markas GAM tanpa izin pihak Komando Operasi TNI di Lhok Seumawe.
Kepala BIN juga mengatakan, pihaknya juga mendapat permintaan dari Direktur Crisis Group International (CGI) Sydney Jones yang juga dicekal masuk Indonesia, agar dibebaskan dari pencekalan. Namun tetap menolak wanita yang sering membuat laporan memberatkan Indonesia itu.
“Namun saya tidak akan meluluskan permintaan itu. Gara-gara satu orang terus yang lain ikut kan susah juga. Saya tidak akan luluskan. Toh tidak ada juga tekanan dari negara-negara lain.(sctv/els/rep/cha)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
