Hidayatullah.com—Para anggota parlemen Amerika Serikat naik pitam karena pengadilan militer gagal memproses kasus-kasus kejahatan seksual di lingkungan tentara, yang setiap tahunnya mencapai belasan ribu.
Wakil rakyat Amerika di Senat menggugat pernyataan pakar-pakar hukum militer yang mengatakan pada pertemuan hari Rabu (13/3/2013) bahwa para jenderal seharusnya memiliki kewenangan akhir untuk menentukan vonis yang ditetapkan juri di pengadilan militer, termasuk kewenangan untuk membatalkan vonis dan mengurangi hukuman, sebab hal itu akan menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam tubuh militer.
Setiap tahunnya tidak kurang dari 19.000 kasus kejahatan seksual terjadi di lingkungan militer Amerika Serikat. Namun jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan hanya sekitar 240, itu pun masih mungkin dibatalkan keputusannya oleh para komandan tinggi.
“Saya tidak tahu bagaimana anda bisa bilang 19.000 kasus serangan seksual dan pemerkosaan setiap tahun merupakan disiplin dan ketertiban,” kata Kirsten Gilibrand, senator wanita yang memimpin pertemuan itu.
“Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan disiplin dan ketertiban,” tegasnya, dikutip Aljazeera (14/3/2013).
Baca Juga
Masalah kejahatan seksual di tubuh militer Amerika Serikat kembali mengemuka setelah mencuatnya kasus serangan seksual atas 59 taruna oleh para instruktur mereka di Pangkalan Udara Lackland di Texas. Selain itu ada pula kasus yang melibatkan Letkol James Wilkerson yang berdinas di Pangkalan Udara Avioano di Italia, yang terbukti melakukan serangan seksual tetapi vonisnya dibatalkan dan tidak jadi dipecat oleh komandannya.
Para korban mengatakan kepada senator wakil mereka di parlemen bahwa sistem peradilan militer Amerika Serikat cacat dan kerap membebaskan pelaku kejahatan seksual.
Korban pelapor dikucilkan
Anu Bhagwati mantan anggota korps marinir berpangkat kapten, pendiri Service Women’s Action Network, mengatakan dihadapan Senat bahwa dirinya mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual setiap hari saat masih berdinas. Puncaknya, dia justru dipecat dari dinas kemiliteran karena melaporkan komandan yang melakukan serangan seksual terhadapnya.
“Saya menyaksikan banyak laporan pemerkosaan, serangan seksual dan pelecehan seksual yang disembunyikan di bawah karpet oleh sejumlah komandan di lapangan,” kata Baghwati.
“Pelakunya justru dinaikkan pangkatnya atau dipindahkan ke kesatuan lain tanpa mendapatkan hukuman, sementara para korban dituduh berbohong atau melebih-lebihkan pengaduan mereka,” tegasnya.
Menurut catatan Baghwati, kejahatan seksual yang dialami baik oleh prajurit wanita maupun pria yang bertugas di kemiliteran maupun Pentagon mencapai 19.300 kasus pada tahun 2010 saja. Di mana jumlah korban wanita 8.600 orang dan pria 10.700 orang.
Senator Richard Blumenthal mendesak para pengacara Pentagon menanggapi serius masalah kejahatan seksual di militer AS ini, sama seriusnya dengan menanggapi kasus bom di Afghanistan dan Iraq.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Chuck Hagel sudah memerintahan anak buahnya untuk meninjau ulang proses hukum Wilkenson dan melihat kemungkinan amandemen undang-undang yang memberikan kewenangan kepada komandan untuk membatalkan vonis hukum prajuritnya.[Baca berita sebelumnya: Pentagon Perintahkan Kejahatan Seksual Militer Diproses]*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
