Hidayatullah.com–Pengadilan Tinggi Den Haag akhirnya menolak tuntutan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam sidang naik banding. Namun pengadilan tidak mengeluarkan keputusan mengenai hak hidup yuridis RMS.
Keputusan naik banding ini sehubungan dengan rencana kunjungan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Oktober 2010. Saat itu RMS melalui pengadilan menuntut agar pemerintah Belanda menahan SBY untuk diadili atas tuduhan melanggar HAM beberapa warga Maluku.
Dikutip RNW, dalam sidang naik banding, pengacara Negara Belanda menyatakan, RMS tidak diakui pemerintah Belanda dan RMS tidak memiliki hak hidup sebagai negara.
Pernyataan ini sempat membuat berang warga Maluku di Belanda. Pengadilan banding tidak mengeluarkan keputusan tentang apakah RMS harus diakui sebagai negara menurut hukum internasional, karena tuntutan RMS itu harus dinilai berdasarkan isinya.
Oleh karena itu, masalah tersebut tidak relevan dalam keputusan ini.
Baca Juga
Sebelumnya, bulan Ooktober 2011, pemerintahan Belanda, telah memulai pengadilan banding melawan vonis dua pengadilan singkat yang diajukan RMS tahun lalu, sekaligus mempermasalahkan keabsahan RMS dan pemerintahannya di pengasingan.
Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, RMS tidak pernah diakui oleh negara manapun sebagai sebuah negara.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
