Hidayatullah.com–Media-media resmi pemerintah memicu kebencian dan kekerasan, mereka menyesatkan publik, kata Asosiasi Kebebasan Berpikir dan Berekspresi dalam laporan tentang liputan peristiwa di Maspero dan Jalan Muhammad Mahmud.
Menurut laporan itu, televisi pemerintah memonopoli jaringan transmisi terestrial sehingga dapat memperluas dampak pembentukan opini publik.
Berita yang disajikan menurut asosiasi itu, bias dan menuruti keinginan Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, serta cenderung dilebih-lebihkan.
Asosiasi menuduh televisi pemerintah membahayakan kedamaian dan keamanan Mesir.
Asosiasi meminta agar masalah tersebut diselidiki dan menyeru agar Kementerian Informasi dibubarkan. Demikian dilansir Al Mishry Al Yaum (22/12/2011).
Sebelumnya (20/12/2011) dilaporkan, pada hari kedua bentrokan antara tentara dan pengunjuk rasa di Lapangan Tahrir, situs milik stasiun televisi pemerintah, Egytv.net, diretas oleh aktivis Mesir.
Para peretas menuliskan kecamannya atas berita-berita televisi pemerintah yang dinilai hipokrit.
“Pertama kalian menjilat sepatu rezim sebelumnya, dan sekarang kalian melakukan hal yang sama terhadap dewan militer yang berkuasa,” tulis tim peretas yang menamakan dirinya Eg-TeAm-R1z.
Sejak awal revolusi Mesir yang menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak, televisi pemerintah dianggap tidak memberikan laporan yang jujur dan selalu menguntungkan pemerintah.*