Hidayatullah.com—Gerakan Pemuda 6 April menyerukan aksi pasang badan di depan Istana Presiden Mesir di distrik Heliopolis, Kairo, pada hari Rabu malam (8/7/2012) dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Muhammad Mursy yang mengganti sejumlah pejabat militer era Husni Mubarak.
Dilansir Al Ahram (9/8/2012), hari Rabu Mursy mengeluarkan sejumlah keputusan yang salah satunya mempensiunkan awal Kepala Intelijen Mesir Mourad Mowafi. Mursy menempatkan Mayor Jenderal Muhammad Shehata sebagai pejabat pelaksana kepala intelijen sampai pejabat permanen ditentukan.
Mursy juga menunjuk mantan duta besar Muhammad Fathi Rifaa Al Tahtwi sebagai kepala staf kepresidenan dan Muhammad Usamah sebagai kepala Direktorat Keamanan Kairo.
Disebabkan presiden tidak punya wewenang untuk mengganti anggota Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), pimpinan dewan itu Hussein Tantawi memecat Mayjen Hamdi Badin dari posisinya sebagai komandan polisi militer Mesir. Pengganti Badin belum ditentukan.
Salah seorang pendiri Gerakan Pemuda 6 April Ahmad Mahir mengatakan, aksi mereka (pasang badan di depan istana) seharusnya dilakukan lebih awal. Meskipun demikian, gerakan pemuda tetap mendukungnya.
Baca Juga
“Rakyat dan revolusioner menunggu lebih banyak lagi pejabat korup yang diberhentikan,” kata Mahir.
Pergantian pejabat militer dilakukan menyusul menurunnya tingkat keamanan di semenjung Sinai belakangan ini. Pada hari Ahad lalu, serangan yang dilakukan orang tidak dikenal di dekat perbatasan antara Mesir dengan Jalur Gaza menewakan 16 penjaga perbatasan dan beberapa lainnya luka-luka.
Mahir menuding sisa-sisa loyalis Husni Mubarak berusaha untuk menyalahkan Presiden Mursy atas terjadinya serangan itu. Lebih lanjut Mahir mengaitkan serangan hari Ahad itu dengan “tiga puluh tahun otokrasi korup” dan menegaskan bahwa Mubarak dan para pembantunya sengaja mengabaikan keamanan Sinai guna menyenangkan “kekuatan-kekuatan asing.”
Saat upacara pemakaman militer dilangsungkan pada hari Selasa kemarin, sejumlah pengunjuk rasa meneriakkan slogan menentang Mursy dan Al Ikhwan, menuding mereka bertanggungjawab atas kejadian hari Ahad berdarah itu.
Mahir, yang sebelumnya menolak untuk bergabung dengan tim penasehat Mursy, menyatakan bahwa berbagai kelompok militan “berkeliaran di Sinai,” namun ia menekankan bahwa “tindakan militer bukan satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah itu.
“Tuntutan warga Sinai harus dipenuhi,” katanya, “dan mereka harus diperlakukan sebagai warga Mesir.”
Inji Hamdy, anggota biro politik Gerakan 6 April, mendukung kebijakan Mursy untuk mengganti para pejabat militer era Mubarak. Namun, ia juga menuntut agar Tantawi yang sudah menjabat menteri pertahanan selama bertahun-tahun ikut dicopot. Sebagaimana diketahui, Tantawi menduduki kursi menteri pertahanan sejak tahun 1991.
Novelis Alaa Al Asnawi menyambut baik kebijakan Mursy dan menyebutnya sebagai “awal era pembersihan negara korup Mubarak yang sebenarnya.”
Jurubicara presiden Yassir Ali kepada kantor berita MENA hari Rabu mengatakan bahwa sejumlah kekuatan politik menunjukkan dukungannya dengan mendatangi istana kepresidenan.
Meskipun demikia, ada tokoh-tokoh politik yang skeptis dengan perubahan yang dilakukan Mursy.
Jurnalis Wael Qandil anggota Front Nasional untuk Kelanjutan Revolusi menuding Mursy mencari kambing hitam dan bukan mencari mereka yang seharusnya dihukum.
Sedangkan Ahmad Khairy, jurubicara kelompok liberal Free Egyptian Party, menyebut keputusan itu sesungguhnya bukan keputusan presiden, melainkan keinginan dari Dewan Pertahanan Nasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
