Oleh: William Bache *
Dalam bangkitnya Abu Ghraib, “penyerahan luar biasa” dan Guantanamo, penyiksaan telah menodai nama baik Amerika, sesuatu yang tak terpikirkan beberapa tahun yang lalu. Noda ini, yang terutama telah merusak hubungan AS dengan dunia Muslim, harus dihilangkan, dengan semua yang terlibat diwajibkan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kongres AS harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kejahatan penyiksaan yang disahkan dan dijalankan oleh para petugas AS, sementara pemerintah dunia harus bekerja sama untuk mencegah pelecehan di masa depan dan mendorong lingkungan yang saling menghargai hak asasi manusia.
Kolonel Nick Rowe, terkenal sebagai salah satu dari tawanan perang Amerika (POW) yang melarikan diri dari lima tahun hukuman penjara oleh Komunis Vietnam, akan terperanjat pada peristiwa baru-baru ini. Bertahun-tahun setelah pengalamannya di Vietnam, dia menjadi orang bermisi, dengan sukarela ia menerima tugas aktif pada 1981 untuk mendirikan program Bertahan Hidup, Penghindaran, Perlawanan dan Pelarian Diri Tentara AS (SERE). Sebagai korban penyiksaan, Rowe melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mempersiapkan para prajurit Amerika akan kengerian perang, tapi dia tak pernah berpikir programnya akan menjadi model bagi kampanye “penyiksaan ringan” AS.
Dia merancang kursus SERE untuk memungkinkan prajurit Amerika bertahan dari isolasi, penyiksaan dan indoktrinasi oleh negara kejam atau teroris. Penyiksaan dalam kursus SERE terbatas pada penyiksaan ringan, yang berarti penggunaan penelanjangan, suhu ekstrim, posisi-posisi tegang, hukuman suara bising bervolume tinggi, dan tak boleh tidur. Kombinasi teknik penyiksaan ringan ini dirancang untuk menyebabkan rasa sakit, disorientasi mental, dan runtuhnya kemauan bertahan.
Penyiksaan yang terus berlanjut siang-malam cukup untuk menghancurkan siapa pun. Hal itu meninggalkan luka fisik, psikologis, mental, dan kadang spiritual. Penyiksaan ringan dirancang untuk menghancurkan semangat individu dan membuat mereka sukarela bekerja sama dengan penyiksa mereka.
Baru-baru ini, seorang warga Jerman yang dilaporkan “menghilang” oleh CIA dan dibawa ke Afghanistan untuk penyiksaan ringan dimasukkan ke institusi kesehatan mental. Lima bulan setelah “menghilang” –bagian dari “perang terhadap teror” global – dia kembali muncul di jalan sepi di Albania, setelah petugas pemerintah AS menyadari dia bukan teroris. Dia kini menderita sakit jiwa akibat interogasi parah dan penjara.
Milt Bearden, petugas CIA yang memerintahkan operasi dukungan untuk para pejuang mujahidin Afghan menentang penjajahan Soviet atas tanah air mereka pada 1980-an, menyatakan bahwa kebijakan AS resmi selama pemerintahan tiga presiden Amerika adalah seluruh sisi dalam konflik Afghan harus memperlakukan tawanan mereka sesuai dengan Konvensi Jenewa, di mana para penandatangan setuju untuk tidak menyiksa POW dan musuh sipil dalam konflik senjata.
Para veteran PD II, veteran perang Vietnam dan prajurit aktif juga selalu menentang penyiksaan dan perilaku tidak manusiawi terhadap tawanan. Mengapa para prajurit yang menderita kengerian perang tampaknya lebih tahu tentang perlunya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai martabat manusia ketimbang pembuat kebijakan? Mungkin karena mereka tahu bahwa sekali ketidakmanusiawian perang diterima oleh AS, yang merupakan penandatangan Konvensi Jenewa, lebih besar kemungkinan para prajurit Amerika akan menderita penyiksaan dan pelecehan jika tertangkap oleh teroris.
AS harus belajar dari para prajuritnya. AS juga perlu mengakui bahwa permintaan maaf dan penggantirugian pada korban kebijakan ilegal adalah bagian dari proses penting untuk mendapatkan kembali status kita sebagai negara bermoral yang diatur oleh hukum atau undang-undang.
Pada tahun 1999, Presiden AS Bill Clinton melakukan perjalanan ke Guatemala untuk memperdalam permintaan maafnya selama 30 tahun dukungan pemerintah AS kepada mantan pemerintah diktator militer. Kediktatoran itu memanfaatkan pasukan maut, penyiksaan, penghilangan, penjara rahasia dan pembersihan etnis untuk merepresi rakyatnya sendiri. Tindakan Clinton berhasil memunculkan kembali kepercayaan diri rakyat Guatemala bahwa Amerika tak akan lagi mendukung represi di wilayah itu.
Permintaan maaf serupa oleh Presiden AS, George W. Bush, kepada korban tak bersalah ”perang terhadap teror” akan menjadi jalan panjang menuju rekonsiliasi kebijakan AS yang ilegal dan imoral yang tampak sebagai ”anti-Muslim” dalam survei opini publik dari Turki hingga Indonesia. Sikap semacam itu oleh Presiden Bush akan membuat panggung bagi rekonsiliasi antara Amerika dan orang-orang Timur Tengah dan Asia Selatan yang termarginalkan. Proses semacam itu akan mengedepankan pendorong perdamaian dan keadilan global, serta mengisolasi segala jenis ekstrimis.
* William Bache adalah pensiunan tentara AS dan veteran perang Vietnam, saat ini tinggal di Turki. Pernah bekerja sebagai Deputi Etika di Iraqi Center for Military Principles, Values and Leadership di Baghdad. Artikel ini diterbitkan pertama di kolom Post Global Washington Post/ Newsweek dan ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews)/hidayatullah.com
