Parlemen Kanada Sepakat Selamatkan 10 Ribu Uighur dari China

Hidayatullah.com — Parlemen Kanada telah memilih dengan suara bulat untuk mendukung mosi yang meminta pemerintah untuk menerima 10.000 warga Uighur yang melarikan diri dari penganiayaan di China. Demikian dilansir Globe and Mail (Kamis, 2/2/2023).

Para pendukung mosi pada hari Rabu kemarin itu termasuk anggota kabinet, Perdana Menteri Justin Trudeau. Pada tahun 2021, kabinet Trudeau abstain dari mosi sebelumnya yang mengutuk penindasan China terhadap Uighur dan Muslim lainnya sebagai genosida.

Menteri Imigrasi, Sean Fraser, yang mendukung mosi yang dikenal sebagai Mosi M-62 itu, awalnya tidak secara tegas berkomitmen mengambil langkah. Apalagi, mosi tersebut tidak mengikat pemerintah. Namun setelah parlemen memutuskan dukungannya, Fraser mengatakan “berkomitmen untuk bekerja dengan anggota dari semua pihak untuk memajukan langkah-langkah yang diuraikan dalam mosi tersebut”.

Janji kepada Rakyat dan Dunia

Mosi M-62 awalnya diperjuangkan oleh anggota parlemen Montreal, Sameer Zuberi. Lebih dari setengah tahun ia membangun dukungan di antara anggota parlemen untuk pemungutan suara hari Rabu kemarin. Dia juga menafsirkan dukungan kabinet untuk Mosi M-62 dan pernyataan Fraser sebagai komitmen untuk menerima pengungsi.

“Setiap anggota memilih dengan nama, termasuk Perdana Menteri. Ini adalah janji kepada rakyat Kanada, kepada masyarakat internasional, bahwa kami akan melakukannya,” katanya.

Untuk meyakinkan kabinet agar mendukung mosi tersebut, Zuberi membawa banyak bukti adanya penindasan di China sejak parlemen terpilih pada tahun 2021. Disebutnya bahwa tindakan Beijing sama dengan genosida.

Dalam mosi itu dinyatakan bahwa etnis Uighur dan Muslim lainnya yang telah melarikan diri ke negara ketiga “menghadapi tekanan dan intimidasi dari China agar kembali ke China. Sementara mereka menghadapi risiko serius penahanan sewenang-wenang massal, pemisahan massal anak-anak dari orangtua mereka, sterilisasi paksa, kerja paksa, penyiksaan, dan kekejaman lainnya.”

Dikatakan negara-negara di mana orang Uighur sekarang tinggal –pemantau hak asasi manusia telah mengidentifikasi misalnya Turki, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan– “menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi berkelanjutan dari rezim komunis China untuk menahan dan mendeportasi mereka, dan membiarkan mereka tanpa tempat berlindung yang aman di dunia”.

Mosi tersebut merupakan dakwaan atas perilaku China dan muncul beberapa bulan setelah pemerintah Trudeau menetapkan kebijakan luar negeri baru yang menggambarkan Beijing sebagai “kekuatan global yang semakin mengganggu”.

Atas munculnya mosi ini, Kedutaan China di Kanada belum memberikan tanggapan.

Hari Bersejarah

Komisaris Tinggi untuk HAM PBB, Michelle Bachelet, pernah mengunjungi Xinjiang pada tahun 2022. Dalam laporannya disebutkan bahwa China telah melakukan “pelanggaran HAM yang serius” terhadap Muslim Uighur, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bachelet merinci, pelanggaran HAM tersebut antara lain berupa penyiksaan, kekerasan seksual, perlakuan buruk, perawatan medis paksa, serta kerja paksa dan laporan kematian dalam tahanan. Laporan tersebut juga membahas penurunan tajam angka kelahiran di wilayah Xinjiang antara 2017 dan 2019 sebesar lebih dari 48,5%: dari 15,88 per seribu pada 2017 menjadi 8,14 per seribu pada 2019.

Berbagai kelompok HAM dan media massa menyebut bahwa pemerintah China telah melakukan pelanggaran berat terhadap penduduk Uighur serta etnis minoritas lainnya. Kerja paksa dan relokasi paksa untuk bekerja di provinsi lain, kata para kritikus China, adalah tahap terbaru upaya pemerintah untuk mengontrol Xinjiang, yang digambarkan Beijing terinfeksi “ekstremisme”.

Mehmet Tohti, Direktur Eksekutif Proyek Advokasi Hak Uyghur (URAP), mengatakan sekitar 80.000 Uighur dan etnis minoritas lainnya telah meninggalkan China ke negara-negara di Asia Tengah dan Turki. Mereka semua berisiko dipulangkan ke China dan menghadapi risiko keamanan.

Tohti menyebut pemungutan suara di Kanada itu sebagai “hari bersejarah”. Tidak hanya untuk warga Uighur, tetapi juga untuk warga Kanada, anggota parlemen, dan pemerintah Kanada.

“Dengan memberikan suara bulat untuk M-62, pemerintah Kanada telah mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi genosida Uighur yang sedang berlangsung. Ini mengirimkan ‘pesan’ yang tepat ke China,” ujarnya.* Abu Raiyan