Hidayatullah.com– Langkah sejumlah negara bagian di Malaysia yang melarang siapa saja politisi berceramah di masjid dan surau dinilai membantu perbaikan iklim politik di negara itu.
Menteri Komunikasi dan Digital (KKD) Fahmi Fadzil mengatakan larangan ini juga merupakan pengingat bahwa tempat-tempat keagamaan bukanlah platform yang seenaknya bisa dipakai orang untuk mengumpulkan dukungan politik.
Larangan itu juga dimaksudkan untuk meredakan eskalasi politik yang berpotensi menciptakan persepsi ketidakstabilan pemerintah yang akan mempengaruhi kepercayaan investor.
“Penertiban larangan terhadap politisi khususnya di masjid merupakan upaya yang saya lihat mampu mendinginkan suasana, dan KKD juga akan berperan dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap pentingnya untuk menghormati aturan ini,” kata Fadzil seperti dilansir Bernama hari Ahad (12/3/2023).
“Alasan kita pergi ke masjid adalah untuk beribadah, bukan menyampaikan pidato politik, jadi jangan membawa masuk politik dan jangan menyalahgunakan tempat apapun untuk menggelar aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan di sana,” kata Fadzil dalam konferensi pers yang digelar usai rapat dengan manajemen dan badan yang berada di bawah payung KKD di RTM Johor kemarin.
Baca Juga
Media di Malaysia sebelumnya melaporkan bahwa para politisi dilarang berceramah di masjid-masjid dan surau di negara bagian Terengganu dan Perak dengan alasan institusi keagamaan harus dihormati dan bebas dari elemen-elemen politik.
“Stabilitas politik dalam pemerintahan federal penting guna menarik investor asing, contohnya investasi oleh AWS (Amazon Web Services) yang datang disebabkan keyakinan mereka terhadap stabilitas negara kita,” kata Fadzil.
“Kesepakatan investasi ini tidak ditandatangani sebelumnya, karena pemerintahan sebelumnya tidak stabil. Namun, Alhamdulillah stabilitas adalah apa yang investor dan rakyat inginkan … jadi mari kita bersatu untuk bangun negeri ini,” ujarnya.*
