Hidayatullah.com—Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya hilirisasi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pidato kenegaraan beberapa saat lalu, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi dengan melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan.
Menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas, masyaraka harus menyambut gembira gagasan Presiden Jokowi, demikian panggilan populer Presiden Joko Widodo ini. Meski demikian, ia berharap usulan Presiden bukan angin surga saja.
“Sebab selama ini kita lihat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah lebih banyak berpihak kepada usaha besar, sementara UMKM tampak agak terabaikan apalagi usaha mikro dan ultra-mikro yang jumlahnya sangat besar yaitu sekitar 98,68 persen dari total pelaku usaha di negeri ini,” demikian kata Buya Anwar Abbas dalam pernyataan yang diterima hidayatullah.com, Kamis (7/9/2023).
Karena itu, jika pemerintah ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju, maka pemerintah harus secara serius memperbesar kelas menengah dan caranya tentu adalah dengan memberi peluang kepada usaha mikro dan ultra-mikro, yang merupakan kelompok usaha lapis bawah dan terbawah di kalangan dunia usaha untuk bisa naik kelas ke kelas menengah.
“Ini penting dilakukan karena yang kita kejar tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tapi juga pemerataan yang tinggi ,sebab yang kita inginkan lewat pembangunan yang dilakukan tidaklah hanya sekedar membuat negara kita menjadi negara maju saja, tapi juga berkeadilan,” tambahnya.
Baca Juga
Karena itu MUI berharap pemerintah benar-benar serius membantu UMKM, terutama usaha mikro dan ultra-mikro. “Pemerintah dalam pidato-pidatonya selalu mengatakan kita komit membela UMKM tapi bagaimana fakta dan kenyataannya? Kalaulah itu memang sudah ada, pertanyaannya kelompok manakah dari kelompok yang ada dalam UMKM tersebut yang sudah mendapatkannya?”
Menurut Buya Anwar Abbas, kelompok usaha menengah dan kecil jumlahnya sekitar 843,8 ribu. Sementara mereka yang ada di usaha mikro dan ultra-mikro jumlahnya sekitar 63,3 juta pelaku usaha, yang hidup dan kehidupannya masih jauh dari yang diharapkan.
“Kita mengharapkan Menteri Koperasi dan UMKM menindak lanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” tambah dia.
Di antara yang bisa dilakukan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia banyak tambang-tambang liar atau ilegal yang dilakukan oleh rakyat. MUI mengusulkan agar mereka dihimpun pemerintah dalam sebuah badan hukum yang namanya koperasi, sehingga apa yang disampaikan presiden dapat mewujud.
“Dan mereka-mereka yang selama ini hidupnya dikejar-kejar oleh petugas tersebut bisa bekerja dengan tenang karena sudah ada UU yang melindungi mereka, “ tambah Buya Abbas.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
