Hidayatullah.com – Empat orang telah ditangkap di Tunisia karena keliru mengibarkan bendera Turki dan bukannya bendera Tunisia di atas kantor perusahaan kereta api nasional, menurut laporan media setempat.
Perusahaan Kereta Api Nasional Tunisia (SNCFT), milik kementerian transportasi Tunisia, telah menyampaikan “permintaan maaf yang tulus” dan dengan cepat menurunkan bendera yang sempat berkibar di atas gedungnya pada hari Rabu.
Menurut kronologi awal, perusahaan kereta api memesan beberapa bendera untuk dipasang di kantor mereka dan baru menyadari bahwa bendera Tunisia tertukar dengan bendera Turki ketika bendera telah dikibarkan.
Identitas dan peran keempat orang yang ditahan belum terungkap.
Kementerian transportasi telah meluncurkan penyelidikan untuk “mencari tanggung jawab dan mengambil sanksi administratif” saat Tunisia mempersiapkan pemilihan presiden pada 6 Oktober.
Bendera Tunisia dan Turki berwarna merah-putih dengan bintang dan bulan sabit. Bendera Tunisia memiliki bintang dan bulan sabit merah di dalam lingkaran putih, sedangkan bendera Turki memiliki bintang dan bulan sabit berwarna putih.
Bendera Tunisia ditetapkan pada tahun 1835, ketika negara Afrika Utara ini masih menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyyah. Simbol bintang dan bulan sabit, yang telah lama digunakan oleh orang Turki, terkait erat dengan Turki dan Islam.
Bendera Turki saat ini diadopsi di bawah Utsmaniyyah pada tahun 1844 dan kemudian dibakukan sebagai bendera Turki modern pada tahun 1936.
Perdebatan di masyarakat
Gambar bendera yang berkibar di atas markas SNCFT telah beredar luas di media sosial dan mengundang berbagai reaksi.
“Di Tunisia, hanya presiden yang memiliki hak untuk melakukan kesalahan. Orang-orang yang buta warna dan mereka yang mengacaukan hal-hal kecil secara sistematis ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan,” tulis ‘pembangkang dunia maya’ Gargabil di X.
“Kami memiliki hak untuk memilih bendera yang salah, terutama ketika ada dua bendera yang terlihat sama, bukan?”
Jurnalis Tunisia Malek Khadhraoui mengomentari sebuah acara televisi lokal di mana pembawa acara mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pengibaran bendera tersebut harus “dipenggal kepalanya” dengan menulis di media sosial bahwa “kegilaan kolektif” telah melanda negeri itu.
Namun, pengguna lain mengambil sikap yang lebih keras.
“Tidak mungkin ini adalah kesalahan yang sederhana. Jika Anda seorang Tunisia, Anda melihat bendera di hampir setiap sudut jalan dan Anda tahu perbedaan antara bendera Tunisia dan Turki,” tulis salah satu pengguna.
Ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Tunisia dibuat kesal oleh insiden terkait bendera.
Bulan Mei lalu, sembilan orang dituntut dan setidaknya tiga orang ditahan, termasuk presiden federasi renang nasional dan kepala badan anti-doping Tunisia, setelah bendera Tunisia ditutupi selama kompetisi renang.
Bendera tersebut ditutupi sebagai tanggapan atas sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (Wada), yang melarang bendera tersebut dikibarkan pada kompetisi di Tunisia karena tidak mematuhi Kode Anti Doping Dunia.
Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Saied mengunjungi kolam renang, mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Dia menggambarkan penutupan bendera sebagai “tindakan agresi” dan berkata: “Tunisia tidak bisa mentolerir hal ini.”
Sejak terpilih pada tahun 2019, presiden Tunisia telah meningkatkan cengkeramannya di negara itu dengan membubarkan parlemen pada tahun 2021, merebut kekuasaan yang luas dan memerintah melalui dekrit – sebuah langkah yang dianggap sebagai kudeta.
Tahun lalu, Amnesty International mengatakan bahwa hak asasi manusia di Tunisia “diserang” setelah “perebutan kekuasaan” oleh Saied. *
