Hidayatullah.com– Warga Spanyol turun ke jalan-jalan di Valencia guna menuntut pengunduran diri kepala daerah setempat yang memimpin upaya tanggap darurat setelah banjir besar menewaskan lebih dari 200 orang.
Banjir yang dimulai pada malam 29 Oktober menyebabkan sedikitnya 220 meninggal dunia dan sekitar 80 orang masih dinyatakan hilang.
Masyarakat memprotes cara kepala daerah setempat, Carlos Mazón, dalam menangani keadaan darurat. Dalam bencana banjir yang terjadi akhir bulan kemarin, pemerintahannya tidak kunjung memberikan peringatan darurat ke ponsel masyarakat padahal banjir sudah berlangsung selama beberapa jam.
Pemerintah Valencia dikecam karena tidak melakukan persiapan yang memadai meskipun Badan Meteorologi Negara sudah memperingatkan lima hari sebelum terjadi banjir bahwa kemungkinan akan ada hujan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Puluhan ribu orang menunjukkan rasa kecewa mereka dengan berunjuk rasa di kota itu pada hari Sabtu (9/11/2024). Jumlah peserta resmi diperkirakan sekitar 130.000 orang, lansir The Guardian.
Banyak pengunjuk rasa membawa spanduk buatan sendiri atau meneriakkan “Mazón mundur.” Di antara spanduk-spanduk yang dibawa warga ada yang bertuliskan, “Kalian membunuh kami” dan “Tangan kami berlumuran lumpur, tangan kalian berlumuran darah”.
Beberapa pengunjuk rasa membuang sepatu bot berlumpur ke area luar gedung dewan setempat sebagai bentuk protes.
Sebelumnya pada hari yang sama, Mazón mengatakan kepada lembaga penyiaran lokal À Punt bahwa akan ada masanya pejabat yang berwenang dimintai pertanggungjawaban, tetapi saat ini adalah waktunya untuk membersihkan dan membenahi daerah yang terdampak banjir.
Mazón mengatakan pihaknya menghormati warga yang melakukan unjuk rasa.Kekhawatiran akan risiko banjir di Valencia tersebut bukanlah hal baru. Daerah itu di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kebanjiran tetapi tidak separah kali ini.
Pada bulan September 2023, anggota Compromís, aliansi sayap kiri di parlemen daerah Valencia, mengajukan proposal yang dirancang untuk mengatasi masalah banjir tersebut tetapi ditolak oleh pemerintah.*
