Separuh Perusahaan Bersertifikat Halal di Malaysia Bukan Pengusaha Pribumi

Hidayatullah.com—Sebanyak 57 persen atau 5.449 perusahaan yang memiliki sertifikat halal merupakan pengusaha non-Bumiputera (bukan pribumi).

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama) Dr Mohd Na’im Mokhtar mengatakan, jumlah tersebut tercatat dari 9.520 perusahaan yang terdaftar sebagai pemegang Sertifikat Sertifikasi Halal (SPHM) Malaysia per 10 November.

Berdasarkan catatan terakhir hingga 10 November 2024, total pemegang SPHM sebanyak 9.520 perusahaan.

“Dari jumlah itu, sebanyak 5.449 perusahaan merupakan pemegang SPHM dari kalangan non-Bumiputera dengan rasio sebesar 57 persen,” dalam jawaban tertulis di laman Parlemen, dilansir Berita Harian Malaysia.

“Jumlah pemegang SPHM Bumiputera ini berjumlah 3.803 perusahaan, yaitu 40 persen dan sisanya tiga persen (268 perusahaan) dari pemegang SPHM milik asing,” ujarnya.

Baca Juga

Dibebaskan Israel, Syeikh Raed Salah: Tak Ada Negosiasi dalam Urusan Masjidil Aqsha

Al Ikhwan Libya Siap Bentuk Partai Politik

Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umrah Hingga 2022, Komisi VIII DPR: Kita Harus Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Jamaah

Tidak Dibela Anaknya, Wanita Amerika Pemimpin Batalyon ISIS Dibui 20 Tahun

Sepanjang Ghibah, Infotainment Dinilai Bukan Produk Jurnalistik

Ia menjawab pertanyaan Aminolhuda Hassan (PH-Sri Gading) tentang rencana Departemen Pembangunan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menarik lebih banyak pengusaha Bumiputera untuk memiliki sertifikat halal.

Hal ini mengikuti statistik yang menunjukkan bahwa 72 persen produk berstatus halal dimiliki oleh non-Bumiputera.

Mohd Na’im mengatakan JAKIM dan Majelis Agama Islam Negara (MAIN) atau Departemen Agama Islam Negara (JAIN) selalu mencari pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

“Dalam upaya menarik lebih banyak pengusaha Bumiputera untuk memiliki sertifikat halal, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan seperti MARA, Bumiputera Agenda Leadership Unit (TERAJU), Kamar Dagang Melayu Malaysia (DPMM) dan lembaga pendampingan terus dilakukan,” katanya.

“Diimplementasikan dalam bentuk sesi pelibatan, penyelenggaraan program bimbingan dan penyadaran dan lain-lain.”

“Di antara rencana khusus yang disusun bersama GiatMARA saat ini adalah menargetkan 12 pusat GiatMARA lagi mendapatkan sertifikasi halal untuk skema tempat makan pada tahun 2025.”

“JAKIM juga berencana melanjutkan pelaksanaan program HoT di beberapa lokasi yang teridentifikasi bersama MAIN dan JAIN pada tahun 2025,” ujarnya, seperti lagi.*