Hidayatullah.com—Sebuah upacara pernikahan keluarga Muslim diganggu oleh kelompok Hindutva di Modinagar, Distrik Ghaziabad, Uttar Pradesh, yang memicu ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran tentang kerukunan antarumat beragama.
Peristiwa itu terjadi pada Senin malam pekan lalu, di sebuah Dharamshala (sebuah aula tempat komunitas yang sering dikaitkan dengan umat Hindu).
Upacara pernikahan berlangsung di tempat yang telah disewa keluarga Muslim tersebut sebelumnya. Keluarga Muslim tersebut dilaporkan memilih tempat tersebut karena harganya terjangkau dan mudah diakses, pertimbangan umum dalam acara semacam itu.
Namun di tengah-tengah upacara, anggota kelompok Hindutva, yang dikenal kelompok radikal yang didudung partai berkuasa, tiba di Dharamshala dan mulai berunjuk rasa.
Mereka menuduh bahwa penggunaan fasilitas tersebut untuk acara Muslim merupakan penghinaan terhadap identitas budaya dan agama Hindu.
Baca Juga
Para pengunjuk rasa menuntut agar acara segera dihentikan dan tempat tersebut dikosongkan.
Situasi memanas saat slogan-slogan berbau Hindu dikumandangkan dan ancaman diduga dilontarkan.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan adu mulut yang menegangkan antara pengunjuk rasa dan tuan rumah. Polisi dipanggil untuk mencegah kekerasan dan memastikan keamanan.
Radikalisme Hindu India
Kelompok radikal Hindutva semakin menguat seiring Partai Bharatiya Jayanta (BJP) yang berkuasa di India. Kelompok ini mengakut tiga nilai; kebangsaan yang sama (Rasthra), ras yang sama (Jati), budaya atau peradaban yang sama (Sanskriti). Selain dikenal dalam ideologi fasis-nya, Hindutva juga dikenal memiliki ideologi separatis.
Meski Islam menempati jumlah popolasi ke-2 terbanyak dengan jumlah 12,9 persen, namun pemupukan jiwa nasionalis Hindu yang kental, membuat kelompok-kelompok agama lain, terutama, Islam, seringkali mendapatkan perlakuan kejam dari kelompok ekstremis tersebut.
Kasus-kasus kekerasan terhadap Islam terus naik hingga saat ini. Tahun 1992, misalnya, 150 orang nasionalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, dibangun pada tahun 1527 oleh Raja Mughal pertama bernama Babur di Ayodhya, memicu gelombang pertumpahan darah yang merenggut ribuan nyawa.
Pada tahun 2020, Modi meletakkan batu pertama untuk kuil Hindu baru di lokasi tersebut setelah Mahkamah Agung menyetujui pembangunannya.
Bulan Desember 2019, parlemen India dan Modi meloloskan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang memungkinkan percepatan pemberian kewarganegaraan bagi para migran Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, namun mengecualikan umat Muslim
Menurut laporan Human Rights Watch tahun 2019-2021, serangan massa Hindu telah menjadi sangat umum beberapa tahun terakhir sehingga Mahkamah Agung India memperingatkan bahwa hal itu dapat menjadi “normal baru.”
Salah satu bentuk kekerasan anti-Muslim yang paling umum adalah kelompok main hakim sendiri, dengan menyerang orang-orang Muslim dengan tuduhan memperdagangkan atau membunuh sapi, isu “jihad cinta”, juga menghancurkan properti Muslim.*
