Hidayatullah.com– Badan intelijen domestik Jerman BfV pekan lalu memasukkan partai sayap kanan AfD yang dikenal anti-Islam ke dalam kelompok ekstremis yang mengancam tatanan demokrasi negara itu. Sekarang partai rasis itu menggugat ke pengadilan.
Partai kanan-jauh Alternative für Deutschland (AfD), hari Senin (5/5/2025), melayangkan gugatan atas keputusan BfV yang memasukkan organisasinya ke dalam kelompok ekstremis, lapor Reuters.
Seorang juru bicara pengadilan administrasi di Cologne mengatakan gugatan itu dan petisi darurat yang berkaitan sudah diajukan oleh AfD. Keduanya akan dikaji setelah BfV sudah memberikan konfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima pemberitahuan perihal adanya gugatan tersebut.
Klasifikasi ekstremis yang diumumkan hari Jumat (2/5/2025) itu akan memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat hukum untuk memantau aktivitas partai dan anggotanya lebih lanjut, misalnya seperti merekrut informan guna memata-matai kelompok itu dari dalam dan menyadap jalur komunikasi partai.
Laporan BfV setebal 1.100 halaman, yang tidak dirilis ke publik, mendapati bahwa AfD merupakan organisasi yang rasis dan anti-Muslim.
Hal yang mengkhawatirkan, AfD memperoleh suara terbanyak kedua – setelah CDU – dalam pemilihan umum nasional yang digelar pada bulan Februari, hampir 21% dari total suara sah, sehingga menjadikannya sebagai kelompok oposisi terbesar di parlemen Jerman.
Belajar dari pengalaman pahit di masa lampau di mana partai rasis Nazi berjaya, undang-undang politik Jerman sangat menentang ekstremisme guna mengawal demokrasi di negara itu.
Pemerintah baru yang segera terbentuk akan mengupayakan pelarangan atas partai rasis itu, kata Lars Klingbeil, pemimpin partai SPD yang akan bergabung dalam pemerintahan koalisi bersama CDU, pekan lalu.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis baru-baru ini, BfV mengatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk mengklasifikasikan seluruh komponen partai itu sebagai ekstremis disebabkan upaya berulang-ulang oleh AfD untuk mengusik tatanan yang bebas dan demokratis di Jerman.
“Sikap partai yang mengusung konsep rakyat berlandaskan etnis tidak sesuai dengan tatanan dasar demokrasi yang bebas,” kata BfV.
Dikatakan pula oleh BfV bahwa AfD tidak memandang warga Jerman yang berlatar belakang migran dari negara-negara mayoritas Muslim setara dengan warga Jerman yang lain.
“Sikap itu tampak nyata dari pernyataan-pernyataan yang bernada xenofobia, anti-minoritas, islamophobia dan anti-Muslim, yang dibuat oleh para petinggi partai,” kata BfV.
Partai AfD mendulang popularitas kurun beberapa tahun terakhir dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat Jerman terhadap gelombang imigrasi, terutama di saat negara yang selama ini dikenal makmur itu sedang dilanda masalah ekonomi.*
