Hidayatullah.com—Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 11 Maret mengadopsi Resolusi 2817 yang menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap sejumlah negara Teluk. Resolusi tersebut disetujui oleh 13 dari 15 anggota Dewan, tanpa suara penolakan, sementara dua negara—China dan Rusia—memilih abstain.
Resolusi itu mengutuk serangan Iran terhadap beberapa negara, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
Dewan Keamanan juga menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara tersebut serta menuntut agar Teheran segera menghentikan tindakan militer, ancaman, serta dugaan gangguan terhadap jalur perdagangan maritim di kawasan.
Namun resolusi ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan konteks awal konflik. Perang yang kini meluas di kawasan Timur Tengah itu justru dipicu oleh serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut kemudian memicu rangkaian balasan dari Teheran yang memperluas eskalasi konflik hingga melibatkan hampir sepuluh negara di kawasan.
Pandangan kritis juga datang dari beberapa anggota Dewan. Perwakilan China menegaskan bahwa operasi militer Amerika Serikat dan Israel dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan dan seharusnya segera dihentikan, seraya mengingatkan bahwa resolusi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan akar konflik secara seimbang.
Delegasi Rusia juga menyatakan penyesalan atas adopsi resolusi tersebut dan mengajukan rancangan resolusi alternatif yang tidak menyebut pihak mana pun, dengan tujuan menghentikan konflik secara menyeluruh. Namun rancangan itu akhirnya ditolak dalam pemungutan suara kedua di Dewan Keamanan.
Kritik langsung terhadap resolusi juga datang dari Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Irvani, menyebut resolusi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan karena menuntut Iran menghentikan serangan tetapi tidak menyinggung serangan awal oleh AS-Israel terhadap negaranya. “Resolusi ini mengabaikan fakta bahwa Iran adalah korban agresi militer,” ujarnya sebagaimana dikutip oleh media Vietnam Báo Quốc Tế pada 12 Maret 2026.*




