Hidayatullah.com– Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) mengungkapkan bahwa rencana pelibatan dua unicorn di Indonesia terkait bisnis penyelenggaraan umrah telah menimbulkan keresahan masyarakat.
“Akhir-akhir ini masyarakat kita resah ketika tanggal 5 Juli lalu beredar pemberitaan bahwa pemerintah melaksanakan MoU dengan Arab Saudi menggandeng unicorn raksasa Traveloka dan Tokopedia,” ujar Ketua Harian PATUHI) Artha Hanif, Kamis (18/07/2019) kutip INI-Net di Jakarta.
Hari ini Komisi VIII DPR RI mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) membahas rencana umrah digital yang digarap pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi.
Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, mengaku turut gelisah melihat ketidakberdayaan umat Islam menghadapi dominasi perusahaan berbasis teknologi.
Ia mengatakan, pengusaha Muslim, dalam hal ini PPIU perlu bersinergi memperkuat pelayanan dan membangun inovasi.
“Gelisah juga kita, hampir semua lini kita tak berdaya, bisa kita (DPR) perkuat dari regulasi. Tapi penanganan travel yang kualitatif itu juga diperlukan,” ungkapnya.
Baca: Syarikat Penyelenggara Umrah-Haji Tolak Pelibatan Unicorn
Asosiasi mengatakan, persoalan ini penting untuk dibahas karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Artha berpendapat, kerja sama yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kemkominfo Saudi dengan menggandeng dua unicorn tersebut adalah hal wajar karena urusan platform digital merupakan domain mereka. Namun, lanjut Artha, asosiasi PPIU yang diwakili PATUHI meminta ketegasan DPR guna menengahi kewenangan penyelenggaraan ibadah umrah agar tidak tumpang tindih.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui PPIU.
“Tapi Menkominfo tidak melibatkan PPIU sama sekali, kami punya kecenderungan, secara bertahap Traveloka dan Tokopedia akan terus masuk pada arena PPIU yang di dalamnya kuat nuansa bisnis yang bernilai ibadah,” ungkapnya.
Sementara itu, pantauan hidayatullah.com, keresahan masyarakat juga terlihat di media sosial terkait akan dilibatkannya dua unicorn tersebut dalam penyelenggaraan umrah. Sejumlah pengguna media sosial khawatir jika pelibatan unicorn tersebut dalam penyelenggaraan ibadah umrah tersebut akan merugikan umat Islam dan PPIU yang ada selama ini.
“Nasib Ribuan BPI Haji & Umroh harus diperhatikan. Jangan sampai keberadaan UNICORN membunuh mereka. Unicorn Garap Bisnis Umrah, Ribuan Jasa Travel Terancam Pailit,” ujar pengguna media sosial Mbak Ana Khozanah @ana_khoz di Twitter, Kamis.
Baca: Kemenag Terbitkan Regulasi Baru Atur Penyelenggaraan Umrah
Sedangkan DPP Syarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melibatkan dua unicorn terkait bisnis penyelenggaraan ibadah umrah.
“SAPUHI menolak untuk menerima keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam bagian apapun pada bisnis penyelenggaraan ibadah umrah,” ujar Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi, dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com di Jakarta, Rabu (17/07/2019).
Sebelumnya, Indonesia-Saudi telah meneken MoU Ekonomi Digital pada Kamis (04/07/2019) lalu yang diwakili Menkominfo Rudiantara, dengan Menkominfo Arab Saudi, Abdullah Alshawa.
Kedua pemerintahan sepakat memperkuat kerja sama ekonomi digital. Dalam kesempatan ini, Rudiantara juga menjelaskan potensi kerja sama Indonesia-Arab Saudi terutama berkaitan dengan umroh. Menurutnya, pasar umrah merupakan captive market yang potensial, baik untuk Saudi maupun Indonesia. Karena semua umat Muslim akan menunaikan ibadah umrah.
Menurut klaim Rudiantara, pengembangan startup aplikasi umrah digital yang akan digarap bersama oleh pemerintah Indonesia dan Saudi itu tidak akan mengganggu bisnis biro travel yang selama ini sudah berjalan.
“Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada, sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tergantung pasarnya, ada pasar yang retail, ada yang non-retail. Tidak perlu khawatir,” klaim Rudiantara dalam sesi press conference usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kolaborasi di Riyadh, Kamis (04/07/2019) waktu setempat.*