Inggris dan AS Mulai Terlibat Konflik

Meski agresi ke Iraq belum usai, negara sekutu pembela AS, Inggris, dikabarkan telah terjadi perbedaan pendapat. AS dan Inggris yang selama ini dikenal lengket seperti lem ternyata menghadapi perbedaan. Perbedaan ini berkisar tentang pemerintahan Iraq pasca-Saddam Hussein. Menteri Luar Negeri Inggris Jack Straw kemarin menegaskan, pemerintahan pascaperang di Iraq akan dijalankan oleh warga Iraq sendiri. Pernyataan tersebut terkesan membantah berita The Guardian pada Selasa lalu. Yakni, Iraq pascaperang akan dipimpin mantan jenderal AS, Jay Garner. Menurut harian kiri tersebut, AS merencanakan pemerintahan dengan 23 kementerian yang semuanya akan dipimpin orang AS. Straw mengisyaratkan, pihak asing hanya akan menempati posisi non-eksekutif. “Mungkin ada penasihat dari negara lain. Tapi, tidak akan ada orang asing dalam pemerintah Iraq. Itu bukan merupakan tujuan koalisi,” katanya pada Radio BBC. Para pejabat Inggris membantah adanya perbedaan pendapat dengan Washington mengenai pemerintahan pascaperang tersebut. Tapi, pekan lalu, Menlu AS Colin Powell mengakui adanya perbedaan pendapat antara Washington dan partner koalisinya. Agresi Lanjutan Perbedaan kedua adalah terkait dengan rencana serangan ke wilayah Iran dan Suriah. Dalam wawancara dengan BBC kemarin, Straw juga menyatakan bahwa Inggris tidak akan bergabung dalam aksi militer terhadap Iran atau Suriah. Pihaknya tidak berpikir bahwa AS akan menyerang kedua negara tersebut. “Saya akan cemas kalau AS menyerang kedua negara tersebut,” ujarnya. “Tapi, itu tidak benar. Dan, kami tidak memiliki hubungan apa pun dalam hal tersebut.” Dia menilai, situasi di Iran sangat berbeda dengan Iraq. Sebab, Iran melaksanakan demokrasi. Sehingga, aksi apa pun tidak perlu dilakukan. Straw meminta agar Suria tidak membantu pejuang Iraq dengan mengizinkan suplai melalui wilayahnya. “Penting bagi Suria untuk memastikan bahwa wilayahnya tidak digunakan untuk suplai militer bagi pemerintah Iraq. Dan, saya harap, mereka tidak akan melakukannya,” tegasnya. Beberapa hari lalu, Menlu Colin Powell, di depan organisasi lobi Yahudi internasional, AIPAC, memperingatkan dan menuduh Iran dan Suriah telah ikut membela Iraq. Tuduhan ini, mungkin bisa jadi sebagai tanda kesetian Amerika Serikat (AS) pada Yahudi internasional untuk melanjutkan misinya mengagresi kedua negara tersebut. Sebelumnya, bebebapa pengamat AS mensinyalir, agresi AS ke Iraq tak lain sebagai bentuk penjajahan bangsa Yahudi –dengan meminjam tangan AS– untuk memperluas wilayahnya dari Palestina, Iraq, Suriah hingga ke Iran. Kendati sinyal kepentingan Yahudi untuk menguasai wilayah Arab dan sekitarnya telah amat mencolok, toh sebagaian pemimpin-pemimpin negara Arab masih kelihatan tenang saja.(afp/ap/rtr/cha)