Hidayatullah.com–Komentar keras itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Liga Arab Amr Moussa dalam wawancara dengan harian berbahasa Arab Al-Qabas, di Kuwait City, Senin (19/4). Ia berada di Kuwait untuk membahas masalah tertundanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab.
“Neo-konservatif jauh lebih berbahaya dibanding dengan lobi Zionis Yahudi. Mereka tidak lebih radikal dibanding ekstremes lain dari agama mana pun. Masalah itu untuk saat ini sangat kritis, karena ini persoalan ideologi,” jelas Moussa.
Namun, dalam wawancara itu, Moussa tidak membahas lebih jauh tentang bahaya tersebut. Ia justru mengkritik keras kebijakan Bush tentang Israel, setelah kunjungan PM Israel Ariel Sharon ke Washington, pekan lalu. “Saya tidak pernah membayangkan, satu negara adi kuasa (seperti AS) bisa membuat kebijakan yang begitu bias, hingga memungkinkan satu partai melawan partai lain,” tegasnya.
Ungkapan pedas itu dissampaikan menanggapi keputusan Bush untuk sepenuhnya mendukung keputusan Sharon yang sangat kontroversial. Sebelum bertolak ke Washington, Sharon menegaskan, tetap ingin mempertahankan kekuasaan Israel di enam permukiman Yahudi di Tepi Barat, meski jelas-jelas berada di wilayah Palestina.
Moussa mengakui, sedikitnya pilihan dalam penyelesaian Israel-Palestina tersebut. “Yang sudah ada di genggaman kita adalah menolak untuk menyerah… satu-satunya (kartu) yang kita miliki adalah menolak (usulan) itu, dan membiarkan konflik itu berlalu tanpa penyelesaian…,” kata Moussa.
Trio Neo-Konservatif
Walau Moussa tidak menjelaskan secara gamblang, namun ungkapan itu memicu pada ingatan tentang Memo Neo-Konservatif tahun 1998 berupa cetak biru Perang Irak. Mengutip Nightline, ABC News mencatat, pada tanggal 10 Maret, beberapa tahun sebelum Bush memasuki Gedung Putih, dan sebelum meletus serangan teror 11 September 2001, salah satu kelompok sangat berpengaruh yang diperkuat grup neo-konservatif menyampaikan rencana menggulingkan Presiden Iraq Saddam Hussein.
Kelompok yang kemudian membangun Proyek untuk Abad Baru Amerika (PNAC) itu didirikan tahun 1997. Tiga di antara pendukungnya yang berasal dari Partai Republik, sempat terdepak di era pemerintahan Bill Clinton yang berasal dari Demokrat.
Namun, di era Bush, ketiga orang itu kini menjadi aktor utama. Ketiga tokoh utama itu, terdiri dari Donald Rumsfeld, kini Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Dick Cheney (Wakil Presiden), dan Paul Wolfowitz (Deputi Menhan yang juga pernah menjabat Duta Besar AS untuk Indonesia).
Dalam surat terbuka yang mereka sampaikan kepada Presiden Clinton dan Kongres tahun 1998, kelompok itu menekankan, bahkan meminta pemerintah AS menggulingkan rezim Saddam Hussein. Selain itu, mereka meminta AS mengubah kebijakannya di Timur Tengah agar lebih asertif. Bahkan jika perlu, AS menggunakan kekuatan senjata dalam menggulingkan Saddam Hussein.
Dalam salah satu laporan yang muncul hanya beberapa saat sebelum pemilu AS tahun 2000 yang membawa kemenangan untuk Bush yunior, kelompok itu memprediksikan, perubahan kebijakan politik luar negeri AS untuk Timteng akan berjalan lambat. Terutama jika tidak diimbangi dengan kejadian tragis, berupa bencana sangat luar biasa, seperti peristiwa Pearl Harbor.
Dan, pemikiran itu benar-benar menjadi kenyataan, pada 11 September 2001. Waktu itu, di saat orang masih terlelap, lima pesawat secara hampir bersamaan menghancurkan menara kembar World Trade Center (WTC) New York, sayap kanan Pentagon (Washington), dan dua pesawat lain jatuh di Pennsylvania. Setidaknya 3.000 orang tewas dalam tragedi terbesar tahun itu.
“Satu-satunya strategi yang bisa diterima hanyalah strategi yang bisa menghilangkah seluruh kemungkinan Iraq menggunakan senjata pemusnah massal. Untuk jangka pendek, hal itu berarti kesediaan menggunakan aksi militer dalam diplomasi, jelas lemah. Untuk jangka panjang, itu berarti menggulingkan Saddam Hussein dan rezimnya dari kekuasaan,’ demikian salah satu alenea dalam surat tersebut.
Sekitar 10 dari 18 orang yang menandatangani surat itu, sekarang duduk dalam pemerintahan Bush yunior. Selain Rumsfeld dan Paul Wolfowitz, juga termasuk Deputi Menlu Richard Armitage, Wakil Menteri Bidang Perlucutan Senjata John Bolton, dan Zalmay Khalilzad penghubung Gedung Putih dengan oposisi Iraq. Penandatangan lain, termasuk William Kristol, editor majalah Weekly Standard yang konservatif, serta Richard Perle, Ketua Dewan Penasihat bidang Ilmu Pengetahuan untuk Pertahanan.
Ketika serangan teror 11 September 2001 terjadi, Dick Cheney menjabat sebagai Wapres AS, Donald Rumsfeld memegang posisi Menhan dengan Deputi Menhan Paul Wolfowitz. Wartawan harian Washington Post, Bob Woodward dalam buku Bush At War menulis, “keesokan harinya, ketika belum ada kejelasan siapa yang berada di balik serangan itu, Rumsfeld dalam pertemuan Kabinet, menekankan, Saddam di Iraq harus menjadi target utama dalam putaran pertama memerangi terorisme.”
Tujuh ciri Neo-Konservatif
Justin Raimondo, Direktur Editorial Antiwar.com dan penulis Reclaiming the American Right: The Lost Legacy of the Conservative Movement, mencatat, setidaknya ada tujuh ciri neo-konservatif. Yaitu, selalu menginginkan satu kekaisaran dengan perang Iraq dan Serbia, menentang hukum internasional dan hanya mengutamakan kepentingan Amerika.
Juga, sedikit mendukung konstitusi tentang kebebasan, mendukung perluasan pendudukan Israel di Tepi Barat, sama sekali tidak memiliki pengalaman militer atau bidang internasional.
Selain itu, ingin menghambat China untuk melindungi pertumbuhan ekonomi dan politik AS, hingga Hegemoni AS bisa menantang Asia (Doktrin Wolfowitz). Terakhir, mendukung penuh Lobi Armagedon yang membuat AS berubah dari “pintu terbuka” dengan “Piagam Atlantik” kembali ke teori abad 19, yaitu “darah dan besi”. (kcm)
