Hidayatullah.com–Anggoa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bulat menyetujui pencabutan sebagian sanksi kepada Libya dan memutuskan memberikan bantuan kepada pemerintah sementara pengganti rezim Muammar Qadhafi.
Resolusi ini disahkan hanya beberapa jam setelah Majelis Umum PBB memberikan kursi Libya di PBB untuk Dewan Transisi Nasional, pemerintah sementara Libya.
Sebelumnya DK PBB memberi sanksi untuk Libya dengan alasan melindungi warga sipil negara itu akibat konflik bersenjata antara pasukan setia Kolonel Qadhafi dan kelompok oposisi.
Pengurangan sanksi itu termasuk pencabutan sanksi pembekuan aset dua perusahaan minyak utama negara itu, serta mengakhiri larangan penerbangan komersial ke Libya.
Resolusi DK PBB ini juga menetapkan pembentukan sebuah misi bantuan PBB untuk Libya.
Selama tiga bulan, misi bantuan –yang terdiri 200 orang ini, akan membantu pemerintahan sementara Libya dalam masa transisi.
“Kami semua berdiri menjadi saksi kelahiran Libya yang baru,” kata Duta Besar Amerika Serikat Susan Rice dalam sidang DK PBB itu, seperti dikutip BBC dari Reuters (17/9).
Ibrahim Dabashi, Wakil Duta Besar Libya untuk PBB, sebelum membelot dan mendukung kelompok oposisi, menganggap keputusan DK PBB ini bersejarah. Namun dia berharap semua anggota PBB menghargai pilihan rakyat Libya sekarang ini.
“Kami harap mereka menghormati pilihan kami, dan tidak ikut turut campur, meski situasinya agak sulit sekarang. Yakinlah, kami mampu melakukannya,” kata Dabashi.*