Hidayatullah.com–Dua pekan menjelang pemilihan umum pertama setelah Presiden Zine Al Abidine Ben Ali digulingkan, pemimpin sementara Tunisia menenangkan negara-negara Barat yang khawatir kelompok Islam akan menang pemilu.
“Ada garis merah yang kami semua setujui,” kata Caid Essebsi, perdana menteri sementara Tunisia, kepada Washington Post (06/10/2011). Menurutnya politisi Tunisia akan mempertahankan konstitusi 1959, yang mengatakan bahwa Tunisia adalah negara Muslim, tapi bukan “sebuah republik Islam.”
Sebagaimana diketahui, menurut jajak pendapat partai Islam An Nahda mendapatkan dukungan yang cukup luas dari rakyat Tunisia.
“Tidak semua partai Islam sama,” kata Caid Essebsi.
Tunisia akan menggelar pemilihan umum parlemen pada tanggal 23 Oktober mendatang.
An Nahda mengumumkan bahwa mereka mendukung Undang-Undang Status Pribadi tahun 1956 yang menghapuskan poligami dan tidak mengakui perceraian tidak formal.
Rachid Ganouchi, pemimpin An Nahda, sebelumnya pernah mengatakan kepada Reuters bahwa partainya tidak akan mundur dari reformasi moderen. Partainya, kara Ganouchi, menghormati demokrasi dan hak-hak wanita.*
